Pesan Hanura di PILKADA 2018

Pilkada serentak tahun 2018 akan digelar pada Juni 2018 dan akan diikuti 171 daerah. Dari 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada di 2018. Beberapa provinsi di antaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

171 daerah yang mengikuti Pilkada 2018 antara lain:

Provinsi
Sumatera Utara
Riau
Sumatera Selatan
Lampung
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Timur
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Maluku
Papua
Maluku Utara

Total: 17 provinsi

Kota
Kota Serang
Kota Tangerang
Kota Bengkulu
Kota Gorontalo
Kota Jambi
Kota Bekasi
Kota Cirebon
Kota Sukabumi
Kota Bandung
Kota Banjar
Kota Bogor
Kota Tegal
Kota Malang
Kota Mojokerto
Kota Probolinggo
Kota Kediri
Kota Madiun
Kota Pontianak
Kota Palangkaraya
Kota Tarakan
Kota Pangkal Pinang
Kota Tanjung Pinang
Kota Tual
Kota Subulussalam
Kota Bima
Kota Palopo
Kota Parepare
Kota Makassar
Kota Bau-bau
Kota Kotamobagu
Kota Sawahlunto
Kota Padang Panjang
Kota Pariaman
Kota Padang
Kota Lubuklinggau
Kota Pagar Alam
Kota Prabumulih
Kota Palembang
Kota Padang Sidempuan

Total: 39 kota

Kabupaten

Kab Aceh Selatan
Kab Pidie Jaya
Kab Padang Lawas Utara
Kab Batu Bara
Kab Padang Lawas
Kab Langkat
Kab Deli Serdang
Kab Tapanuli Utara
Kab Dairi
Kab Indragiri Hilir
Kab Merangin
Kab Kerinci
Kab Muara Enim
Kab Empat Lawang
Kab Banyuasin
Kab Lahat
Kab Ogan Komering Ilir
Kab Tanggamus
Kab Lampung Utara
Kab Bangka
Kab Belitung
Kab Purwakarta
Kab Bandung Barat
Kab Sumedang
Kab Kuningan
Kab Majalengka
Kab Subang
Kab Bogor
Kab Garut
Kab Cirebon
Kab Ciamis
Kab Banyumas
Kab Temanggung
Kab Kudus
Kab Karanganyar
Kab Tegal
Kab Magelang
Kab Probolinggo
Kab Sampang
Kab Bangkalan
Kab Bojonegoro
Kab Nganjuk
Kab Pamekasan
Kab Tulungagung
Kab Pasuruan
Kab Magetan
Kab Madiun
Kab Lumajang
Kab Bondowoso
Kab Jombang
Kab Tangerang
Kab Lebak
Kab Gianyar
Kab Klungkung
Kab Lombok Timur
Kab Lombok Barat
Kab Sikka
Kab Sumba Tengah
Kab Nagekeo
Kab Rote Ndao
Kab Manggarai Timur
Kab Timor Tengah Selatan
Kab Alor
Kab Kupang
Kab Ende
Kab Sumba Barat Daya
Kab Kayong Utara
Kab Sanggau
Kab Kubu Raya
Kab Pontianak
Kab Kapuas
Kab Sukamara
Kab Lamandau
Kab Seruyan
Kab Katingan
Kab Pulang Pisau
Kab Murung Raya
Kab Barito Timur
Kab Barito Utara
Kab Gunung Mas
Kab Barito Kuala
Kab Tapin
Kab Hulu Sungai Selatan
Kab Tanah Laut
Kab Tabalong
Kab Panajam Pasut
Kab Minahasa
Kab Bolmong Utara
Kab Sitaro
Kab Minahasa Tenggara
Kab Kep Talaud
Kab Morowali
Kab Parigi Moutong
Kab Donggala
Kab Bone
Kab Sinjai
Kab Bantaeng
Kab Enrekang
Kab Sidereng Rappang
Kab Jeneponto
Kab Wajo
Kab Luwu
Kab Pinrang
Kab Kolaka
Kab Gorontalo Utara
Kab Mamasa
Kab Polewali Mandar
Kab Maluku Tenggara
Kab Membramo Tengah
Kab Paniai
Kab Puncak
Kab Deiyai
Kab Jayawijaya
Kab Biak Numfor
Kab Mimika

Jadwal resmi tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 telah dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Juni 2017 lalu. Ada sembilan Peraturan KPU (KPU) terkait penyelenggaraan Pilkada. Lima dari sembilan peraturan itu secara khusus mengatur tahapan, pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, dan dana kampanye.

Pendaftaran pasangan Calon dibuka mulai tanggal 1 Januari 2018. Kampanye dan pertemuan-pertemuan dan penyebaran bahan kampanye akan dimulai pada 15 Februari-23 Juni 2018. Selanjutnya, pemungutan dan penghitungan suara di TPS akan digelar pada 27 Juni 2018.

Tahun Politik

Itulah alasan mengapa tahun 2018 menjadi tahun politik. Sejak 1 Januari 2018, berbagai tahapan pilkada dimulai dan dengan demikian konsolidasi politik mulai berjalan. Selain itu, tahun ini juga sekaligus momentum berbagai elit politik untuk mempersiapkan berbagai hal untuk mengikuti Pileg dan Pilpres 2019.

Maka, bukanlah hal yang mengagetkan jika sepanjang 2018 nanti, publik akan terus disuguhi diskursus-diskursus politik, baik yang berhubungan dengan Pilkada serentak nanti, maupun yang berkaitan dengan Pileg dan Pilpres 2019 nanti.

Pada momentum politik seperti ini, tensi politik tentu berpotensi meninggi, sebagai konsekuensi dari kompetisi politik antarfaksi politik yang bertarung. Tensi politik yang dimaksudkan tak hanya melibatkan kandidat Kepala Daerah yang bertarung, para pendukungnya, tetapi juga melibatkan Partai politik pengusung kandidat-kandidat itu.

Sebagai Partai yang memiliki komitmen dan kesungguhan dalam menciptakan demokrasi yang berkualitas, Partai Hanura selalu berupaya agar proses demokrasi dapat berjalan dengan baik, aman, damai dan terhindar dari segalan ancaman perpecahan.

Bagi Hanura, menghadirkan kompetisi politik yang demokratis dan aman adalah final dan mutlak. Pesan politik itu berkali-kali ditiupkan oleh Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) baik kepada kader Partai Hanura, maupun kepada seluruh elemen bangsa, agar secara bersama-sama berjuang untuk mewujudkan proses demokrasi yang berkualitas, jauh dari perpecahan.

Himbauan dan pesan politik itu telah Hanura titipkan pula kepada setiap kandidat yang diusung Partai Hanura. Bahwa: demokrasi harus dijalankan secara santun dan beradab, meski kompetisi politik sengit dan penuh intrik.

Harapannya, pesan mulia ini harus menjadi semangat dan komitmen semua pihak yang akan berpartisipasi aktif dalam aktivitas politik Pilkada serentak tahun ini, baik Partai Politik maupun para kandidat kepala daerah yang bertarung.

DEWAN PENGURUS PUSAT

PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Kantor Sekretariat | The City Tower Lt. 18 Jl. Mh Thamrin no.81 Jakarta Pusat ,

Telp :(021)3199 7131-32, Email : Info@partaihanura.or.id