Mantan Koruptor Tidak Boleh Daftar Caleg

 

KPU telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018, 30 Juni 2018 lalu yang mengatur pencalonan anggota parlemen. Yang salah satu isinya melarang mantan terpidana korupsi atau koruptor menjadi calon anggota legislatif pada pemilihan serentak 2019.

Ketentuan soal koruptor menjadi caleg di Pemilu 2019 diatur dalam pasal 7 tentang Persyaratan Bakal Calon. Selain mantan koruptor, mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual juga dilarang nyaleg.

PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 7 ayat 1 huruf h menyebut caleg "bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi".

Pada huruf g pasal dan ayat yang sama juga diatur bahwa caleg "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidanan penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap".

KPU memperbolehkan terpidana kasus lain menjadi calon anggota legislatif, asalkan mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana.

DEWAN PENGURUS PUSAT

PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Kantor Sekretariat | The City Tower Lt. 18 Jl. Mh Thamrin no.81 Jakarta Pusat ,

Telp :(021)3199 7131-32, Email : Info@partaihanura.or.id