Search for:
MANDULNYA PENGAWASAN DPR TERHADAPTINDAKAN POLITIS PRESIDEN DI PILPRES 2024

Opini, Bappilu – Akhir-ahir ini sejumlah civitas akademika dari berbagai kampus di Indonesia yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni bergerak dan menggelar pernyataan sikap terhadap berbagai penyimpangan kekuasaan di era pemerintahan Presiden Jokowi. Titik pandang (stand point) dari gerakan tersebut terpusat pada sikap, itikad dan tindakan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 yang terkesan berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu.

Pertanyaan yang ditimbul di hati publik adalah mengapa fenomena itu sampai terjadi? Kemana wakil-wakil rakyat yang berada di DPR saat ini? Mengapa para Anggota DPR dan DPR secara kelembagaan tidak menggunakan kewenangan pengawasannya, dan bahkan terkesan diam melihat penyimpangan kekuasaan yang terjadi?

Jika ditinjau dari perspektif pola hubungan antara eksekutif dan legislatif, kondisi diamnya DPR saat ini, menunjukkan adanya hubungan yang tidak seimbang antara Presiden dan DPR, dimana Presiden lebih dominan jika dibandingkan dengan DPR dalam sistem penyelenggaran pemerintahan negara.

Sebagaimana kita ketahui, pola hubungan Presiden dan DPR terbagi menjadi dua bagian, yaitu dalam hubungan kewibawaan yang formal (de formele gezagsverhouding) dan dalam hubungan riil politik.

hubungan kewibawaan yang formal antara Presiden dan DPR setelah Perubahan UUD 1945, terjadi dalam tiga bidang yaitu; bidang legislasi, bidang anggaran dan bidang pengawasan.

Fungsi DPR yang paling penting dan utama adalah pengawasan (kontrol) terhadap Presiden dalam melaksanakan Undang-Undang dan dalam menjalankan APBN yang telah dibuat dan disetujui bersama antara Presiden dan DPR. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan ini, DPR diberikan hak seperti Hak Bertanya, Hak Interpelasi, Hak Angket, serta Mosi di sistem parlementer.

Fungsi pengawasan oleh DPR merupakan mandat kekuasaan dari rakyat kepada wakil-wakilnya di badan legislatif, oleh karenanya hak-hak yang diberikan kepada DPR maupun kepada anggota-anggota DPR merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan karena mengandung suruhan (opdracht), termasuk juga pengawasan terhadap tindakan-tindakan politis Presiden Jokowi di Pilpres 2024.

Pasal 9 Ayat (1) UUD 1945 Perubahan Kedua, mengatur tentang Sumpah Presiden sebelum memegang jabatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, ruang lingkup tindakan-tindakan Presiden yang dapat diawasi/dikontrol oleh DPR adalah mencakup, tindakan konstitusional Presiden dan tindakan politis Presiden.

Lingkup pengawasan DPR terhadap tindakan konstitusional Presiden mencakup tindakan-tindakan Presiden untuk memenuhi kewajiban Presiden dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan undang-undang dan peraturannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 UUD 1945. hal ini hanya mencakup tindakan konstitusional dalam arti sempit.

Sedangkan lingkup pengawasan DPR terhadap tindakan politik Presiden mencakup; sikap, itikad baik, dan tindakan Presiden untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan dan atau partainya serta memperhatikan dengan sungguh-sungguh suara DPR

Pertanyaan yang timbul dari penjelasan di atas ialah kemana suara DPR beserta anggota-anggotanya, tatkala penyimpangan kekuasaan yang merusak demokrasi Indonesia semakin terlihat nyata? Apakah sedang sibuk berkampanye mempertahankan kursinya? Mengapa harus kampus-kampus yang bergerak dan berteriak untuk mengawasi sekaligus menegur tindakan-tindakan politis Presiden Jokowi di Pilpres 2024 ini, yang dianggap lebih mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan di atas kepentingan bangsa dan negara.

ditulis oleh Dr. Teguh Satya Bhakti, SH.,MH, Anggota TPN Ganjar Mahfud, Direktorat Sengketa Pilpres dan Koordinator Divisi Hukum Bappilu DPP Partai Hanura

PRESIDEN JOKOWI HARUS CUTI JIKA MELAKSANAKAN KAMPAYE DI PILPRES 2024

Opini, Bappilu – Beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa aturan terkait kampanye telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut Presiden, Pasal 299 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk melaksanakan kampanye.

Selain itu, Presiden mengatakan bahwa dalam Pasal 281 UU Pemilu juga diatur mengenai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh presiden dan wakil presiden jika melakukan kampanye.Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan dan menjalani cuti diluar tanggungan negara.

Pernyataan Presiden Jokowi tersebut kemudian menimbulkan polemik di tengah-tengah masa kampanye Pilpres 2024 yang sedang berlangsung saat ini.

Bagi pasangan calon Presiden yang merasa dirugikan dengan keberpihakan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 menolak pernyataan tersebut dengan alasan bahwa Presiden wajib bersikap netral selama proses pemilu dan tidak boleh berpihak kepada salah satu peserta pemilu tertentu.

Namun pada saat yang sama, bagi pasangan calon Presiden yang merasa diuntungkan dengan keberpihakan Presiden Jokowi tersebut, mendukung pernyataan Presiden Jokowi dengan alasan Presiden boleh kampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan dan menjalani cuti diluar tanggungan negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 281 UU Pemilu.

Terlepas dari perbedaan kedua pandangan di atas, jika Presiden Jokowi tetap berkehendak melaksanakan kampanye dalam pilpres 2024 mendatang dengan dasar hukum Pasal 299 UU Pemilu, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena kata “ Hak ” sebagaimana bunyi ketentuaan Pasal 299 UU Pemilu tersebut haruslah dikaitkan juga dengan ketentuan Pasal 301 UU Pemilu yang secara tegas menjelaskan bahwa “ Hak ” melaksanakan kampanye bagi Presiden dan Wakil Presiden hanya berlaku bagi Presiden dan Wakil Presiden yang akan maju sebagai calon Presiden dan Calon Wakil Presiden untuk periode kedua, sementara Presiden Jokowi bukanlah calon Presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU pada pilpres mendatang sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 301 UU Pemilu. Atau dengan kata lain, Presiden Jokowi bukanlah petahana yang akan maju sebagai calon Presiden dalam kontestasi pilpres 2024.

Periodesasi jabatan Presiden Jokowi telah habis dan tidak ada periode ketiga dalam UU Pemilu. Oleh karenanya, Presiden Jokowi tidak punya legal standing atau tidak punya hak untuk melaksanakan kampanye dan wajib netral dalam kedudukannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan pada Pilpres 2024.

Presiden Jokowi hanya dapat melaksanakan kampanye jika secara administrasi mengajukan cuti sebagai Presiden, dengan menerbitkan Keputusan Presiden yang Menugaskan Wakil Presiden Maruf Amin sebagai PLT Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan selama Presiden melaksanakan kampanye. Jika tidak cuti, maka Presiden Jokowi dapat dikualifikasi telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 286 ayat (3) UU Pemilu, yang berpotensi mengakibatkan terjadinya kecurangan yang berdampak pada hasil Pemilihan Pilpres 2024.

Penulis Dr. Teguh Satya Bhakti, SH., MH adalah Koordinator divisi Hukum Bappilu DPP Partai Hanura

OESMAN SAPTA GELAR TAHUN BARU BERSAMA MAHFUD MD, INGATKAN GENERASI MUDA BANGSA DAN NEGARA

Jakarta,Bappilu – Oesman Sapta Ketua Partai Hanura menyambut Tahun Baru dengan menggelar perayaan di kediamannya, Jalan Karang Asem Utara, Kuningan, Jakarta Selatan. Hadir beberapa tokoh penting seperti Mahfud MD Calon Wakil Presiden Pasangan Ganjar Pranowo, Arwani Thomafi Sekjen PPP, Guntur Soekarnoputra, dan beberapa tokoh partai dan non partai lainnya, Minggu 31 Desember 2024.

Oesman Sapta berharap Tahun Baru 2024 generasi muda lebih aktf memperhatikan pembangunan bangsa dan negara. “Harapan 2024 saya sederhana, selalu menginginkan generasi muda menjadi pengganti kita semua, dan generasi muda itu harus lebih proaktif memperhatikan keadaan bangsa Indonesia,” kata Oesman Sapta.

OSO mengingatkan bahwa saat ini adalah momen bagi generasi milenial dan gen z dalam menentukan arah bangsa dan negara lewat Pemilu 2024. “Sekarang adalah era-nya milenial, dan yang menjadi milenial itu yang memilih pemimpin yang akan datang, ini adalah mereka yang menentukan 5 tahun mendatang,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan saat ini generasi muda menduduki porsi suara hingga 62 persen, sehingga tidak salah jika dikatakan pemimpin bangsa akan dipilih oleh generasi muda. Dia pun berharap para pemuda Indonesia memilih pemimpin bangsa yang sesuai dengan hati nurani masing-masing.

“Karena 62 persen pemilih itu adalah milenial, itu sebabnya saya mengharapkan sekali para milenial betul-betul memilih pemimpin yang bisa jadi harapan mereka dan bangsa ini,” tuturnya.

RAPAT KONSOLIDASI DPD SE-PULAU JAWA MENGHASILKAN REKOMNEDASI PEMENANGAN

Jakarta, Bappilu – Bagi Partai Hanura, Pemilu 2024, kali ini merupakan momen penting untuk kembali ke Senayan, duduk dalam parlemen. Untuk itu, Bappilu DPP Partai Hanura menyelenggarakan Rapat Konsolidasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Se-Pulau Jawa dengan mengangkat tema Pemantapan Pemetaan Untuk Perolehan Suara Hanura Secara Nasional di Hotel Ibis, Cawang, Jakarta Timur, 9 Desember 2023.

Rapat konsolidasi dihadiri oleh 17 peserta dari enam DPD Partai Hanura, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Banten, dan Yogyakarta. Sambutan dan paparan disampaikan Ketua Bappilu DPP Partai Hanura Drs. H. Akhmad Muqowam mengenai perkembangan dan kondisi serta potensi terikini.  Ketua DPD Partai Hanura Provinsi menarget 4 kursi dari 7 dapil potensial.

Sementara Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Jawa Timur Yunianto Wahyudi, menerangkan ada tiga dapil potensial yang mendulang suara dan potensi masuk ambang batas, yaitu dapil 1, 2 dan 8. Pada dapil 1, pada 2019 perolehan suara terakhir Kursi terakhir adalah 112.828, apabila dibandingkan kondisi hari ini ada 145.027 maka akan mendapatkan peluang.

Masteng mengutarakan “Saya optimis dengan melihat kondisi hari ini, semangat dan strategi kader dan caleg partai Hanura untuk mendapatkan perolehan suara 1 juta, dan yakin memenuhi target sesuai rakornas kemaren”. Ujar Masteng (9/12).

Perihal optimis juga disampaikan oleh Ketua DPD Partai anura Provinsi Jawa Barat Dian Rahardian “Jabar juga memiliki potensi kuat untuk dapat menyumbangkan suara bagi pemenangan Hanura di 2024, terutama dalam mengoptimalkan kekuatan organisasi masyarakat yang selama ini sudah dibina oleh saya sendiri yang juga sebagai ketua ormas tersebut” tambah Dian (9/12).

“Dengan melihat potensi strategi hasil paparan kawan-kawan DPD yang tidak asal bapak senang, besar kemungkinan suara Partai di pulau Jawa mampu memberikan kontribusi siginifikan”. Tutup Muqowam.

Dari pertemuan tersebut juga menghasilkan rekomendasi rencana tindak lanjut yang nanti diajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura agar potensi dan strategi ini benar-benar di dukung dan diakomodasi secara riil.

RAPAT KONSOLIDASI DPD PARTAI HANURA SE PULAU JAWA

Jakarta, Bappilu – Seiring waktu terus berjalan dalam suasana kompetisi Pemilu 2024, Bappilu Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura mengadakan Rapat Konsolidasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Se-Pulau Jawa, Hotel Ibis, Cawang, Jakarta Timur, 9/12/2023.

Rapat konsolidasi ini dipimpin langsung oleh Drs. H. Akhmad Muqowam Ketua Bappilu DPP Partai Hanura mengurai potensi seluruh daerah di pulau Jawa sesuai target hasil Rakornas. Untuk jawa fokus 39 dapil untuk meraih 4.858.669 dari suara 2019 sebesar 861.504. “Untuk itu perlu effort yang lebih progresif dalam mengangkat suara Partai” ujar Muqowam memberikan paparan dalam rapat konsolidasi (9/12).

Akhmad Muqowam mengajak pada peserta untuk lebih objek dalam mnyampaikan potensi riil perolehan sementara hasil kerja kader dan caleg mampu menjadi rencana tindak lanjut yang bisa diajukan pada Ketua Umum Partai Hanura, Dr. (HC) Oesman Sapta.

Akhmad Muqowam berharap agenda hari mampu memberikan rancangan strategis dan praktis sebagai bentuk Upaya meraih suara melebih standarisasi Parliament Threshold 4%.

YENNY WAHID MENGHADIRI DEKLARASI SAPU JAGAD

Jakarta, Bappilu – Yenny Wahid Putri dari Presiden RI ke-4 Abdurahman Wahid alias Gus Dur menghadiri deklarasi Solidaritas Nahdliyin dan alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pendukung Ganjar -Mahfud MD (Sapu Jagad). Yenny Wahid yang merupakan salah satu tokoh Nahdlatul Ulama (NU) berharap mereka bisa melanjutkan perjuangan Gus Dur menciptakan persatuan bangsa diatas kemajemukan suku dan budaya.

Harapan itu disampaikan Yenny saat menghadiri acara deklarasi dukungan Sapu Jagat untuk Ganjar-Mahfud. Acara itu digelar di iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2023). “Saya mewakili banyak identitas hari ini, mulai dari identitas di Tim Pemenangan Nasional (TPN) maupun komunitas keluarga besar Nahdlatul Ulama. Orang-orang NU semuanya gabung di sini (Sapu Jagat),” ujar Yenny (30/11).

“Deklarasi ini tentu untuk menguatkan hati kita, semangat kita, untuk ke depan Indonesia akan dipimpin oleh pemimpin yang mengerti suara hati nurani umat dan pemimpin yang bagi saya pribadi bisa melanjutkan perjuangannya Gus Dur,” sambungnya.

Hal senada diutarakan oleh Akhmad Muqowam Ketua Bappilu DPP Partai Hnaura yang juga turut hadir dalam deklarasi tersebut. “Saya saat ini juga Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Keluarga Alumni Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia atau IKA PPMI, berharap kerja-kerja politik seperti Jaringan Sapu Jagad maupun PMII dapat mengajak masyarakat untuk membuat Pemilu 2024 semakin bermartabat”. Kata Muqowam.

Dia juga berharap potensi konflik pada masa kampanye dapat ditekan sekecil mungkin, masih ada irisan kecil dari alumni PPMI tergabung dalam tim sukses pemenangan Capres lainnya. Konflik horisontal itu tidak perlu terjadi karena politik demokrasi seharusnya lebih dilakukan cara-cara persuasif untuk yang terbaik bagi bangsa Indonesia.

DEKLARASI SAPU JAGAD EKSISTENSI DUKUNGAN NAHDLIYIN UNTUK GANJAR-MAHFUD

Jakarta, Bappilu – Awal kampanye diisi dengan Deklarasi barisan santri Nahdliyin dan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) siap memenangkan Ganjar-Mahfud MD satu putaran dalam satu wadah yang bernama Sapu Jagad atau Solidaritas Nahdliyin dan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pendukung Ganjar-Mahfud MD. Kegiatan deklarasi digelar di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2023), menambah dukungan dari kalangan santri dan jaringan Nahdlatul Ulama (NU) untuk Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud.

Hadir dalam deklarasi ini, Akhmad Muqawam Ketua Bappilu DPP Partai Hanura, Dr. Abdul Azis Khafia, Direktur Sekolah Politik Hanura yang juga Ketua Panitia Deklarasi, Imam Anshori Saleh, Imam Marsudi, Yunus Razak, KH. Abdul Hayyi, Kiai Ronggo, Abdul Wahid, hingga Yenny Wahid, putri dari almarhum Gus Dur yang juga perwakilan dari Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud.

Ketua Sapujagad, Abdul Wahid mangatakan, “Kami memiliki jaringan di seluruh Indonesia dan kami sudah mulai melakukan aktivasi-aktivasi,” ujar Wahid dalam keterangannya, Jumat (01/12).

Menurut Dr. Abdul Azis Khafia menegaskan gerakan ini memiliki tujuan untuk siap membantu memenangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 dan bakal turun langsung ke masyarakat di akar rumput.

“Kegiatan ini sangat penting, massa nahdliyin harus memahami betul visi-misi dari ketiga capres-cawapres, untuk itu perlu jaringan komunikasi dengan alumni PMII seluruh Indonesia, juga para nahdliyin tingkat akar rumput.”tuturnya.

Komunikasi dalam hal untuk mengangkat kesejahteraan wong cilik, guru ngaji, serta pondok pesantren agar mendapatkan perhatian pemerintah selanjutnya.

DALAM DUKA HANURA DITENGAH BADAI PEMILU 2024

Jakarta, Bappilu – Tulisan berita ini mungkin akan mengejutkan banyak korang, kader dan simpatisan Partai Hanura dan Pemuda Pancasila, sosok penting dan berharga bagi kami telah memenuhi panggilan Ilahi, mendahului kami semua.

Tepat, 30 November 2023, di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat, Bapak Kodrat Shah Bin H. Gulrang Shah Al Hafiz meninggal dunia tepat di usia 62 tahun. Almarhum dikenal sebagai figur yang berperan penting dalam kebijakan dan arah partai, memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun visi dan misi partai.

Kematian Almarhum Kodrat Shah membawa duka yang mendalam yang dirasakan oleh anggota partai dan simpatisan, karena beliau dikenal sebagai pemimpin yang berdedikasi dan penuh semangat.

“Alamarhum adalah teman, sahabat dan kawan perjuangan. Mimpinya tentang masa depan Indonesia begitu indah, loyalitas dan dedikasi yang terbaik selalu diberikan untuk partai, untuk Indonesia”. Kenang Akhmad Muqowam Ketua Bappilu DPP Partai Hanura (30/11) saat berada di RS Abdi Waluyo Menteng, tempat almarhum dirawat karena sakitnya.

“Mari kita kenang almarhum dengan memberikan yang terbaik, karena larut dalam duka tidak menjadikan almarhum senang, namun mewujudkan cita-cita dan keinginan partai adalah hal terbaik. Kita teruskan perjuangan almarhum”. Tutup muqowam.

Kenangan akan dedikasi dan kontribusi Almarhum akan terus dikenang oleh banyak orang sebagai bagian integral dari sejarah partai, politik lokal dan nasional, meneruskan perjuangan dan mewujudkan cita-cita bersama-sama.

KERJA KERAS BERSAMA MENANGKAN HANURA 2024

Jakarta, Bappilu – Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Se Indonesia memberikan paparan pada Rapat Konsolidasi Nasioanl, 20-21 November 2023, Ballroom Rumah kediaman Dr. Oesman Sapta Ketua Partai Hanura. Pandangan umum yang disampaikan para perwakilan menyimpulkan bahwa dari Calon Legislatif  yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap terdiri Caleg DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, tidak semua mampu fokus melakukan kerja-kerja politik hingga akhirnya sedikit caleg yang kualified dan siap bergerak.

Kondisi ini menjadi wacana umum bagi semua DPD se Indonesia yang merupakan efek kekalahan 2019. Namun hal itu tidak mengurangi semangat dan daya juang kader-kader Hanura se Indonesia, mereka yakin di 2024 nanti Hanura masuk Senayan kembali.

Seperti yang disampaikan oleh Irawati Ketua Srikandi Hanura bahwa dirinya bersama seluruh anggota yang merupakan sayap partai sudah mempersiapkan untuk proses pemenangan Partai Hanura dengan mengambil segmen suara perempuan.

“Kami. Srikandi Hanura juga sudah turun ke konstituen bersama saya sebagai Ketua dan Caleg DPR RI jawa Barat I mengambil segmen suara perempuan dengan melakukan pemberdayaan dan advokasi“ Kata Irawaty (21/11).

Senada dengan yang diutarakan oleh Bambang Raya Ketua DPD Partai Hanura Jawa Tengah bahwa seluruh jajarannya siap untuk memberikan 1 juta suara untuk Hanura masuk ke Senayan. “Jawa Tengah yang terdiri 10 daerah pemilihan hanya 5 dapil yang siap memberikan 200.000 suara masing-masing“. Kata Bambang Raya (21/11).

MAHFUD MD HADIRI RAKONAS HANURA

Jakarta, Bappilu – Rapat Konsolidasi Nasional  menjelang pemilu 2024 diselenggarakan oleh Partai Hanura dengan menghadirkan 38 Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah, 38 Ketua dan Sekretaris Badan Perencana Pemenangan Pemilu Daerah, Badan Otonom yang merupakan sayap partai Srikandi dan Laskar Pemuda Hanura.

Tiap-tiap perwakilan daerah memberikan paparan mengenai progres, potensi dan rencana tindak lanjut pemenangan di daerah masing-masing yang dimoderatori oleh H. Akhmad Muqowam Ketua Badan Perencanaan Pemenangan Pemilu DPP Partai Hanura.

Ditengah-tengah sesi paparan, hadir Mahfud MD menambah rasa dan semangat para peserta. Seperti yang diketahui bahwa Partai Hanura merupakan pengusung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

“Saya ingat betul makan malam disini bersama mas Muqowam dan Pak Oesman Sapta, dia bilang You harus jadi wapres“ Kata Mahfud.

Mahfud juga menginginkan sebagai Calon Wakil Presiden bukan hanya sebagai pelengkap saja akan tetapi juga berperan aktif sebagai bagian penyelenggara negara yang mampu menyelesaikan persoalan hukum dan korupsi yang masih menjadi perhatian utama bangsa ini.

“Jadi saya ngomong pada bu Mega, saya ingin jadi Wapres nggak sekedar pelengakap, saya juga ingin mengurusi persoalan hukum dan korupsi, bu Mega lantas ngomong, oh ya sudah benar itu”. Ungkap Mahfud.

Harapan Mahfud disampaikan dan dia berharap semua pada kader yang jadi anggota dewan, janganlah diam dan takut untuk menyuarakan kebenaran karena itu merupakan fungsi dan tanggung jawab kepada rakyat yang telah memberikan hati nuraninya pada kita.