Search for:
NELSON POMALINGGO KANTONGI REKOMENDASI PARTAI HANURA UNTUK PILGUB GORONTALO

Jakarta, Bappilu – Dewan Pengawas Tim Penjaringan, Penetapan, dan Pemenangan Pasangan (TPPP) Partai Hanura telah menyerahkan surat rekomendasi kepada Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalinggo, M.Pd., sebagai bakal calon Gubernur Provinsi Gorontalo. Penyerahan tersebut dilakukan oleh H. Djafar Bedjaber, M.Si., selaku Dewan Pengawas TPPP, didampingi oleh Ir. Bahran Andang, MT., yang menjabat sebagai Sekretaris TPPP Partai Hanura.

Acara penyerahan berlangsung di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura yang terletak di City Tower, Lantai 18, Jakarta Pusat. Rekomendasi ini menjadi dokumen penting bagi Nelson Pomalinggo untuk memenuhi syarat pencalonan sebagai Gubernur, yang memerlukan dukungan dari partai politik atau koalisi partai dengan ketentuan minimal 20 persen kursi di DPRD Kabupaten/Kota atau 25 persen suara pemilih.

Setelah penyerahan rekomendasi, langkah selanjutnya adalah proses verifikasi dan validasi oleh TPPP Pusat. Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, DPP Partai Hanura akan menerbitkan Surat Keputusan Model B.Persetujuan.Parpol.KWK. Dokumen ini merupakan persetujuan akhir dari partai politik untuk pencalonan Nelson Pomalinggo sebagai Gubernur Gorontalo.

Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalinggo, M.Pd., dikenal sebagai sosok yang memiliki pengalaman panjang di dunia pendidikan dan pemerintahan. Dengan dukungan dari Partai Hanura, diharapkan beliau mampu membawa perubahan positif bagi Provinsi Gorontalo.

Dengan surat rekomendasi ini, Nelson Pomalinggo semakin dekat untuk maju dalam kontestasi pemilihan Gubernur Gorontalo. Proses politik ini menjadi langkah awal yang krusial dalam pencalonan kepala daerah yang akan memimpin Provinsi Gorontalo ke depan.

PARTAI HANURA DUKUNG PELINUS BALINAL DAN BENER KULUA UNTUK PUNCAK PAPUA TENGAH

Jakarta, Bappilu – Ir. Bahran Andang, MT., yang menjabat sebagai Sekretaris Tim Penjaringan, Penetapan, dan Pemenangan Pasangan (TPPP) Partai Hanura, telah menyerahkan rekomendasi kepada pasangan bakal Calon Kepala Daerah untuk Provinsi Papua Tengah.

Pasangan yang menerima rekomendasi tersebut adalah Pelinus Balinal, Sth., S.IP., M.Si., sebagai Bakal Calon Bupati dan Bener Kulua, S.E., sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Rekomendasi tersebut diserahkan langsung kepada Pelinus Balinal di kantor DPP Partai Hanura yang terletak di City Tower, Lantai 18, Jakarta Pusat.

Surat rekomendasi ini merupakan dokumen krusial yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat pencalonan, yang mencakup dukungan dari partai politik atau koalisi partai politik, dengan persyaratan minimal 20 persen kursi di DPRD Kabupaten/Kota atau suara minimal 25 persen.

Selanjutnya, proses ini akan menjalani verifikasi dan validasi oleh TPPP Pusat. Setelah semua tahapan tersebut terpenuhi, DPP Partai Hanura akan menerbitkan Surat Keputusan Model B.Persetujuan.Parpol.KWK, yang merupakan dokumen akhir untuk persetujuan calon dari partai politik.

PARTAI HANURA REKOMENDASIKAN THONCE NABYAL DAN JEREMIAS TAPYOR UNTUK PIMPIN PEGUNUNGAN BINTANG

Jakarta, Bappilu – Ir. Bahran Andang, MT., Sekretaris Tim Penjaringan, Penetapan, dan Pemenangan Pasangan (TPPP) Partai Hanura memberikan rekomendasi untuk pasangan bakal Calon Kepala Daerah di  Provinsi Papua Pegunungan.

Nama pasangan penerima rekomendasi tersebut yaitu, Thonce Nabyal, S.Ip. dan Jeremias Tapyor, S.Km., sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. Penyerahan rekomendasi diterima oleh Thonce Nabyal, S.Ip. di kantor DPP Partai Hanura, City Tower, Lt.18, Jakarta Pusat.

Surat rekomendasi ini adalah dokumen penting yang diperlukan untuk memenuhi syarat pencalonan yang mencakup dukungan partai politik atau gabungan partai politik, dengan minimal 20 persen dari kursi DPRD Kabupaten/Kota atau suara minimal 25 persen.

Selanjutnya, proses ini akan diverifikasi dan divalidasi oleh TPPP Pusat. Setelah semua prosedur ini terpenuhi, DPP Hanura akan menerbitkan Surat Keputusan Model B.Persetujuan.Parpol.KWK, yang merupakan dokumen final untuk persetujuan calon oleh partai politik.

PARTAI HANURA RESMI REKOMENDASIKAN KANDIDAT KEPALA DAERAH DI RIAU

Jakarta, Bappilu – Dewan Pimpinan Pusat Parai Hanura melalui Tim Penjaringan, Penetapan, dan Pemenangan Pasangan (TPPP) memberikan rekomendasi untuk bakal Calon Kepala Daerah di  Provinsi Riau. Berikut nama penerima rekomendasi tersebut yaitu, Intsiawati Ayus, Bakal Calon Walikota Kota Pekanbaru, H. Nasarudin, S.H., M.H, Calon Bupati Kabupaten Pelalawan dan Arisman, S.Sos, Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu, di Provinsi Riau.

Surat rekomendasi Bakal Calon Kepala Daerah tersebut diserahkan oleh Irjenpol (Purn) Drs. Syafrizal Ahiar S.H., M.M., Ketua TPPp Partai Hannura, bersama Ir Bahran Andang, MT. Sekretaris TPPP Partai hanura kepada Drs. Agus Widayat, DPD Partai Hanura Provinsi Riau, di kantor DPP Partai Hanura, City Tower, Lt.18, Jakarta Pusat.

Surat rekomendasi ini adalah dokumen penting yang diperlukan untuk memenuhi syarat pencalonan yang mencakup dukungan partai politik atau gabungan partai politik, dengan minimal 20 persen dari kursi DPRD Kabupaten/Kota atau suara minimal 25 persen.

Selanjutnya, proses ini akan diverifikasi dan divalidasi oleh TPPP Pusat. Setelah semua prosedur ini terpenuhi, DPP Hanura akan menerbitkan Surat Keputusan Model B.Persetujuan.Parpol.KWK, yang merupakan dokumen final untuk persetujuan calon oleh partai politik.

HANURA RESMI SERAHKAN REKOMENDASI CALON KEPALA DAERAH UNTUK NTB DAN JAWA TENGAH

Jakarta, Bappilu – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura melalui Tim Penjaringan, Penetapan, dan Pemenangan Pasangan (TPPP) telah secara resmi menyerahkan rekomendasi untuk bakal calon kepala daerah di Nusa Tenggara Barat dan Jawa Tengah. Penyerahan ini dilakukan di Kantor DPP Partai Hanura yang terletak di lantai 18 City Tower, Jakarta Pusat.

Pertama, untuk bakal calon Kepala Daerah di Nusa Tenggara Barat, Surat Rekomendasi ditujukan kepada Dr. Tgh. Hazmi Hamzar, S.H., M.H., dan Dr. H Nasruddin, S.Sos., M.Pdi. dengan posisi bakal calon Bupati Kabupaten Lombok Provinsi NTB.

Kedua, untuk bakal calon Kepala Daerah di Jawa Tengah Surat Rekomendasi ditujukan untuk empat bakal calon Kepala Daerah, terdiri dari, Dr. Bugar Wijiseno, Mars, Fisqua sebagai calon Bupati Kabupaten Banjarnegara, H. Ngesti Nugraha, S.H., M.H. untuk posisi calon Bupati Kabupaten Semarang, H. Achmad Afzan Arslan Djunaidi, S.E., M.M. sebagai calon Walikota Pekalongan, dan yang terakhir yaitu, Harno sebagai calon Bupati Rembang . Keempat rekomendasi tersebut diterima oleh Budi Susilo, DPD Partai Hanura Provinsi Jawa Tengah dari Drs. Akhmad Muqowam, Dewan Pengawas TPPP dan Ir. Bahran Andang, MT, Sekretaris TPPP di ruang kerja TPPP.

Rekomendasi ini sangat penting karena menjadi salah satu persyaratan utama dalam proses pencalonan. Surat ini mencakup dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat minimal, yaitu 20 persen kursi DPRD Kabupaten/Kota atau setidaknya 25 persen suara pemilih.

Tahap selanjutnya adalah verifikasi dan validasi oleh TPPP Pusat. Setelah semua prosedur terpenuhi, DPP Hanura akan mengeluarkan Surat Keputusan Model B.Persetujuan.Parpol.KWK, yang merupakan dokumen akhir untuk persetujuan pencalonan oleh partai politik. buatkan judul berita

BAKAL CALON KEPALA DAERAH BABEL DAN NTT TERIMA REKOMENDASI

Jakarta, Bappilu – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura melalui Tim Penjaringan, Penetapan, dan Pemenangan Pasangan (TPPP) telah secara resmi menyerahkan rekomendasi untuk bakal calon kepala daerah di Kepulauan Bangka Belitung. Penyerahan ini dilakukan di Kantor DPP Partai Hanura yang terletak di lantai 18 City Tower, Jakarta Pusat.

Pertama, untuk posisi calon Bupati dan Wakil Bupati. Kedua, untuk posisi calon Walikota dan Wakil Walikota. Kedua rekomendasi yang diterima oleh Samuel Then, Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Bangka Belitung tersebut diserahkan oleh Rudi, bidang Hukum TPPP dan Syahrazad, Bendahara TPPP di ruang kerja TPPP.

Pada kesempatan yang sama, rekomendasi untuk calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga diserahkan. Ketua DPD Partai Hanura NTT, Refafi Gah, menerima rekomendasi tersebut atas nama pasangan Jonas Salean, SH., M.Si., dan Sukardan Aloysius, S.H., M.Hum. Untuk Rekomendasi NTT diserahkan oleh Drs. Akhmad Muqowam, Dewan Pengawas TPPP sekaligus Ketua Bappilu DPP Partai Hanura bersama Ir. Bahran Andang, MT, Sekretaris TPPP.

Rekomendasi ini sangat penting karena menjadi salah satu persyaratan utama dalam proses pencalonan. Surat ini mencakup dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat minimal, yaitu 20 persen kursi DPRD Kabupaten/Kota atau setidaknya 25 persen suara pemilih.

Tahap selanjutnya adalah verifikasi dan validasi oleh TPPP Pusat. Setelah semua prosedur terpenuhi, DPP Hanura akan mengeluarkan Surat Keputusan Model B.Persetujuan.Parpol.KWK, yang merupakan dokumen akhir untuk persetujuan pencalonan oleh partai politik. buatkan judul berita

PARTAI HANURA REKOMENDASIKAN CALON KEPALA DAERAH DI KEPULAUAN RIAU DAN BALI

Jakarta, Bappilu – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura melalui Tim Penjaringan, Penetapan, dan Pemenangan Pasangan (TPPP), bersama Ir. Bahran Andang, MT, Sekretaris TPPP, telah secara resmi menyerahkan rekomendasi untuk tiga bakal calon kepala daerah di Kepulauan Riau. Penyerahan ini dilakukan di Kantor DPP Partai Hanura yang terletak di lantai 18 City Tower, Jakarta Pusat.

Untuk posisi Gubernur Kepulauan Riau, DPP Partai Hanura merekomendasikan H. Muhammad Rudi, S.E., M.M. Selain itu, dua nama yang diusulkan untuk menjadi calon Walikota Batam adalah Hj. Marlin Agustina dan Li Claudia Chandra (Perbaikan).

Pada kesempatan yang sama, rekomendasi untuk calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, juga diserahkan. Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Klungkung, I Wayan Buda Parwata, menerima rekomendasi untuk dua pasangan calon. Pasangan pertama terdiri dari I Made Kasta, S.Sos sebagai calon Bupati dan I Ketut Gunaksa, SH., MM. sebagai calon Wakil Bupati. Pasangan kedua adalah calon Bupati Jokorda Gde Agung Sumara Wisesa, S.E.

Rekomendasi ini sangat penting karena menjadi salah satu persyaratan utama dalam proses pencalonan. Surat ini mencakup dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat minimal, yaitu 20 persen kursi DPRD Kabupaten/Kota atau setidaknya 25 persen suara pemilih.

Tahap selanjutnya adalah verifikasi dan validasi oleh TPPP Pusat. Setelah semua prosedur terpenuhi, DPP Hanura akan mengeluarkan Surat Keputusan Model B.Persetujuan.Parpol.KWK, yang merupakan dokumen akhir untuk persetujuan pencalonan oleh partai politik.

PARTAI HANURA SERAHKAN REKOMENDASI UNTUK BAKAL CALON WALIKOTA DI PRABUMULIH DAN AMBON

Jakarta, Bappilu – Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, melalui Tim Penjaringan, Penetapan, dan Pemenangan Pasangan (TPPP), bersama Ir. Bahran Andang, MT, Sekretaris TPPP, telah resmi menyerahkan rekomendasi kepada Drs. Idham Tergun, M.M sebagai Bakal Calon Walikota Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, rekomendasi tersebut diterima oleh Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sumsel, Akhmad Al Azhar.

Selain itu, pada kesempatan yang sama, rekomendasi untuk Bakal Calon Walikota Kota Ambon, Provinsi Maluku juga diserahkan kepada Abubakar Talaohu, Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Maluku. Acara penyerahan ini berlangsung di kantor DPP Partai Hanura yang berlokasi di City Tower, lantai 18, Jakarta Pusat.

Surat rekomendasi ini sangat penting karena menjadi salah satu persyaratan utama dalam proses pencalonan. Dokumen ini mencakup dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik dengan syarat minimal 20 persen kursi DPRD Kabupaten/Kota atau setidaknya 25 persen suara pemilih.

Tahap selanjutnya adalah verifikasi dan validasi oleh TPPP Pusat. Setelah prosedur ini terpenuhi, DPP Hanura akan mengeluarkan Surat Keputusan Model B.Persetujuan.Parpol.KWK, yang merupakan dokumen akhir untuk persetujuan pencalonan oleh partai politik.

TPPP PARTAI HANURA SERAHKAN REKOMENDASI CABUP-CAWABUP INTAN JAYA DAN SERAM BAGIAN TIMUR

Jakarta, Bappilu – Dewan Pimpinan Pusat Parai Hanura melalui Tim Penjaringan, Penetapan, dan Pemenangan Pasangan (TPPP) bersama Ir. Bahran Andang, MT, Sekretaris TPPP, memberikan rekomendasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah atas nama Bernadus Kobogau, S.E & Melianus Agimbau.

Pada hari yang sama, dilakukan penyerahan rekomendasi Bakal Calon Bupati Kab. Seram Bagian Timur Provinsi Maluku kepada Mahyudin Rumata. Penyerahan rekomendasi kepada mereka dilakukan di kantor DPP Partai Hanura, City Tower, Lt.18, Jakarta Pusat.

Surat rekomendasi ini adalah dokumen penting yang diperlukan untuk memenuhi syarat pencalonan yang mencakup dukungan partai politik atau gabungan partai politik, dengan minimal 20 persen dari kursi DPRD Kabupaten/Kota atau suara minimal 25 persen.

Selanjutnya, proses ini akan diverifikasi dan divalidasi oleh TPPP Pusat. Setelah semua prosedur ini terpenuhi, DPP Hanura akan menerbitkan Surat Keputusan Model B.Persetujuan.Parpol.KWK, yang merupakan dokumen final untuk persetujuan calon oleh partai politik.

Resensi Buku: Membangun Politik Ber-Etika Merawat Demokrasi Bermakna oleh Dr. Yosminaldi, SH. MM

Identitas Buku:

  • Judul: Membangun Politik Ber-Etika, Merawat Demokrasi Bermakna
  • Penulis: Dr. Yosminaldi, SH. MM (Bang Yos)
  • Penerbit: Diva Pustaka
  • Tahun Terbit: Mei 2024
  • Jumlah Halaman: 281 hal
  • ISBN: 978-623-8619-05-4

Gambaran Umum:

Buku “Membangun Politik Ber-Etika Merawat Demokrasi Bermakna” merupakan karya kedua    Dr. Yosminaldi, SH.MM, atau yang lebih akrab disapa Bang Yos. Buku ini merupakan kumpulan artikel yang disusun dengan cermat oleh penulis, yang mencerminkan keprihatinannya terhadap berbagai persoalan kebangsaan, khususnya dalam konteks demokrasi di Indonesia.

Melalui tulisannya, Bang Yos berusaha mengajak pembaca untuk melihat lebih dalam bagaimana etika dan moralitas seharusnya menjadi landasan dalam praktik politik yang saat ini banyak diwarnai oleh kepentingan praktis dan perebutan kekuasaan yang kerap mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan budaya.

Beberapa Tokoh memberikan pandangan terhadap Buku ini, berikut kutipan yang menarik kami sampaikan, yaitu:

Prof. Dr. Bomer Pasaribu,.SE,.SH,.MS.

(Mantan Menaker, Mantan Duta Besar RI, Guru Besar IPB University & Univ. Krisnadwipayana Jakarta)

“Beliaupun menggaris-bawahi tentang warisan kita generasi tua untuk menjadi teladan kepada generasi penerus cita-cita bangsa, agar keledai tak terantuk dua kali.

Prof. Dr. Mahmuddin Yasin,.MBA.

(Mantan Wakil Menteri BUMN, Guru Besar Univ. Negeri Jakarta)

Rene Descartes, Cogito Ergo Sum, I Think, Therefore I am, Aku Berpikir Maka Aku Ada.”

Prof. Dr. Bachtiar Aly, MA.

(Mantan Duta Besar RI, Mantan Penasihat Ahli Kapolri, Guru Besar Ilmu Komunikasi Univ. Indonesia)

“Kekuatan tulisan ini mengacu pada realita yang disampaikan secara lugas dan jujur. Penulis menggugah kita untuk melakukan introspeksi. Koreksi diri janganlah mudah menyalahkan orang lain. Ia memotret dengan kritis dan membumi.”

Tujuan Penulisan:

Dr. Yosminaldi menulis buku ini dengan tujuan untuk memberikan refleksi kritis terhadap kondisi politik dan demokrasi di Indonesia. Ia menyoroti bagaimana hukum sering kali dimanipulasi untuk kepentingan politik praktis, menciptakan ketidakadilan dan mengarah pada tirani. Buku ini berusaha menawarkan pandangan bahwa perubahan substantif harus dimulai dari penguatan nilai-nilai etika, moralitas, dan adab dalam politik.

Penulis berkeinginan membangkitkan kesadaran bahwa demokrasi yang bermakna harus berlandaskan pada etika yang kuat, menghormati norma, adat, dan tata krama yang telah menjadi bagian dari warisan budaya nusantara.

Isi dan Struktur Buku:

Buku ini terdiri dari beberapa bagian yang masing-masing memuat kumpulan artikel dengan tema yang saling berkaitan. Setiap artikel menawarkan analisis mendalam dan refleksi kritis tentang kondisi politik, hukum, dan sosial di Indonesia.

Dr. Yosminaldi menyoroti berbagai kasus dan fenomena yang menunjukkan betapa pentingnya nilai-nilai etika dalam menjalankan demokrasi yang sehat dan bermakna.

Beberapa topik yang dibahas antara lain:

  • Manipulasi hukum, undang-undang untuk kepentingan politik seperti,
    • Kasus Johny Plate: Penegakan Hukum atau Intervensi Hukum, Hal 6.
    • Menunggu Putusan MK: Pemilu Proporsional Terbuka atau Tertutup, Hal 10.
    • Al Zaytun Tak Tersentuh, Ada Apa?, Hal 30.
    • Heboh 27M, Kredibilitas Kabinet &Pemberantasan Korupsi, Hal, 74.
    • Gaji ASN/TNI/Polri 2024 Naik 8%,
    • Bagaimana dengan Kenaikan UMK 2024?, Hal 140.
    • Tolak Gugatan Uji Formil  UU Ciptaker, MK Tak Konsisten?, Hal 162.
  • Krisis moralitas dan etika dalam politik seperti,
    • Bamsoet Pamer Mobil Mewah di Acara Kenegaraan HUT RI Ke 78: Tak Punya Empati, Hal 117.
    • Duet Anies-Muhaimin: Manuver atau Pelanggaran Etika Politik?, Hal 130.
    • Tragedi Rempang & Empati Para Pemimpin Kita, Hal 140.
    • Tantangan Demokrasi Indonesia: Politik Dinasti, Nepotisme Dan Demoralisasi, Hal 165.
  • Pentingnya adab dan tata krama dalam menjaga keberadaban politik seperti,
    • Penacalonan Gibran Sebagai Cawapres: Membangun Dinasti, Merusak Demokrasi?, Hal 187
    • Wajah Praktik Politik Kita: Antara Demokrasi, Kompetensi & Dinasti, Hal 177.
    • Hingar Bingar Politik Indonesia: Manipulasi, Koalisi & Konsitensi, Hal 277.
  • Refleksi terhadap norma-norma sosial dan budaya yang terabaikan dalam politik modern, seperti,
    • Hidup Ini Sekali, Setelah Itu Mati, Hal 168.
    • Menyonsong Masa Kampanye Pemilu & Pilpres 2024: Antara Janji Gombal Vs Gagasan Rasional, Hal 204.
    • Pramatisme Politik Kita: Idealisme Tergadaikan, Etika Terabaikan, Hal 225.

Penulis juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi, dengan menegakkan etika dalam menyampaikan pendapat dan gagasan. Buku ini diakhiri dengan sebuah ajakan untuk berdialog secara konstruktif, menghormati perbedaan pendapat sebagai bagian dari proses dialektika yang esensial dalam demokrasi.

Analisis dan Penilaian:

Dr. Yosminaldi berhasil menyusun sebuah karya yang tidak hanya memberikan kritik tetapi juga menawarkan solusi berbasis nilai-nilai etika dan moral. Buku ini sangat relevan dengan kondisi politik saat ini, di mana sering kali kepentingan pribadi dan kelompok mengalahkan kepentingan bersama dan nilai-nilai kemanusiaan.

Kekuatan utama buku ini terletak pada pendekatannya yang holistik dan reflektif, mengajak pembaca untuk tidak hanya memahami masalah politik dari perspektif hukum dan kekuasaan, tetapi juga dari sudut pandang moral dan budaya.

Gaya bahasa yang digunakan oleh penulis cukup lugas dan mudah dipahami, sehingga menjadikan buku ini bisa dinikmati oleh berbagai kalangan, baik akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum yang peduli terhadap masa depan demokrasi Indonesia.

Namun, buku ini juga mungkin menimbulkan kontroversi bagi sebagian pembaca yang memiliki pandangan berbeda tentang bagaimana politik seharusnya dijalankan. Dr. Yosminaldi menyadari hal ini dan menganggapnya sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat, asalkan perbedaan pendapat disampaikan dengan cara yang etis dan bermartabat.

Kesimpulan:

Membangun Politik Ber-Etika Merawat Demokrasi Bermakna adalah buku yang penting untuk dibaca oleh siapa saja yang peduli terhadap masa depan politik dan demokrasi di Indonesia. Dengan menyajikan pandangan kritis dan solusi yang berlandaskan pada etika dan moralitas, Dr. Yosminaldi mengajak kita semua untuk merenung dan bertindak demi terciptanya demokrasi yang lebih baik dan bermakna.

Buku ini tidak hanya sekadar memberikan kritik terhadap kondisi politik saat ini, tetapi juga menawarkan refleksi yang mendalam dan solusi berbasis nilai-nilai yang seharusnya menjadi dasar dari setiap tindakan politik. Membaca buku ini akan membuka wawasan dan menginspirasi pembaca untuk berkontribusi dalam menciptakan perubahan yang positif dalam masyarakat.

Jakarta, 22 Juni 2024

Tejo Lumaksono Adi, SE.

(Peresensi sedang menempuh Pendidikan Ilmu Hukum di salah satu perguruan tinggi swasta. Peminat Literasi dan Staff Media dan Infokom Bappilu DPP Partai Hanura)