Search for:
MK-BISA Paparkan Visi dan Misi Dalam Fit and Proper Test di DPP Hanura

 Jakarta, Jumat, 17 Mei 2024 – Tim Penjaringan, Penetapan dan Pemenangan (TPPP) Pusat Partai Hanura Pilkada Serentak tahun 2024 melaksanakan fit and proper test terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara, Muhammad Kasuba dan Basri Salama (MK-BISA), Jumat (17/5/2024). Uji kelayakan dan kepatutan ini berlangsung di DPP, City Tower Lt. 19 Jakarta.

Dihadapan TPPP Pusat Partai HANURA yang diketuai Irjenpol (Purn) Syafrizal Ahiar dan Sekretaris Bahran Andang, pasangan MK-Bisa memaparkan visi dan misi, strategi pemenangan, inovasi tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik serta komitmen mengakselerasi pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

Muhammad Kasuba, mantan Bupati Halmahera Selatan dua periode menjelaskan bahwa pasangan MK-Bisa telah merancang program unggulan yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat Maluku Utara.

Basri Salama mengungkapkan, fit and proper test merupakan keharusan yang diikuti semua bakal calon kepala daerah yang mendaftar di Hanura. “Untuk Pilkada Maluku Utara, hanya pasangan kami yang ikut fit and propert test,” tuturnya.

Menurut Ketua DPD Partai Hanura Malut ini, jika tak ada aral melintang maka tes bakal dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan B.1-KWK dari Hanura maupun Partai Keadilan Sejahtera yang juga mengusung MK-BISA.

Jelang Pilkada Serentak Partai Hanura Membuka Pendaftaran Calon Kepala dan Wakil Daerah

Jakarta, Bappilu, Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang menggelar kegiatan Pembukaan Serentak, Pendaftaran Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Se-Indonesia untuk Pemilihan Kepala Daerah 2024.

Oesman Sapta Odang juga memberi instruksi pada jajaran anggota di daerah untuk menyeleksi calon yang berintegritas untuk bisa memimpin daerah. Dengan begitu, mekanisme dikelola oleh Tim Penjaringan, Penetapan dan Pemenangan (TPPP) Pusat Pilkada 2024 Partai Hanura.

Tim yang dibentuk menunjuk Drs Syafrizal Ahiar, SH.,MM selaku Ketua TPPP Pusat, Dr. Dodi Suhartono Abdulkadir, SH.,MH. selaku Wakil Ketua TPPP Pusat, Ir. Bahran Andang, MT selaku Sekretaris TPPP Pusat, Rudy Imanuel Saragih, SH.,MH. selaku Wakil Sekretaris TPPP Pusat.

“Saya dengan teman-teman semua ini sudah memutuskan menginstruksikan kepada seluruh DPD, DPC seluruh Indonesia untuk membuka pendaftaran, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur dan wakil gubernur untuk seluruh Indonesia, dibuka hari ini,” kata Oesman Sapta Odang saat di kantor DPP Partai Hanura, Gedung City Tower, Jakarta Pusat, Selasa (23/4).

Oesman Sapta menjelaskan beberapa hal terkait pihaknya akan menyeleksi setiap pihak yang mendaftarkan diri untuk menjadi kepala daerah pada tingkat bupati, wali kota dan gubernur dan berharap, kader internal Partai Hanura ikut berkontribusi membangun daerah. syarat utama untuk bisa menjadi calon kepala daerah dari Partai Hanura adalah sosok yang kredibel, berintegritas dan anti Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), sehingga sosok terpilih yang akan diusung nanti memiliki tanggung jawab untuk membesarkan Partai Hanura sebagai alat perjuangan politik rakyat. Artinya, Partai Hanura akan memprioritaskan kader yang memiliki prestasi, loyalitas, popularitas, elektabilitas dan akseptabilitas yang tinggi sebagai calon.

“DPP berharap DPD dan DPC partai melalui tim penyeleksi provinsi dan kabupaten/kota bisa menjalin komunikasi agar pelaksanaan rencana berjalan baik seperti yang telah disusun oleh DPP pusat,” katanya.

Sebagai informasi, KPU akan menggelar Pilkada Serentak 2024 di 37 Provinsi di Indonesia. Kemudian, ada 508 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada.

MANDULNYA PENGAWASAN DPR TERHADAPTINDAKAN POLITIS PRESIDEN DI PILPRES 2024

Opini, Bappilu – Akhir-ahir ini sejumlah civitas akademika dari berbagai kampus di Indonesia yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni bergerak dan menggelar pernyataan sikap terhadap berbagai penyimpangan kekuasaan di era pemerintahan Presiden Jokowi. Titik pandang (stand point) dari gerakan tersebut terpusat pada sikap, itikad dan tindakan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 yang terkesan berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu.

Pertanyaan yang ditimbul di hati publik adalah mengapa fenomena itu sampai terjadi? Kemana wakil-wakil rakyat yang berada di DPR saat ini? Mengapa para Anggota DPR dan DPR secara kelembagaan tidak menggunakan kewenangan pengawasannya, dan bahkan terkesan diam melihat penyimpangan kekuasaan yang terjadi?

Jika ditinjau dari perspektif pola hubungan antara eksekutif dan legislatif, kondisi diamnya DPR saat ini, menunjukkan adanya hubungan yang tidak seimbang antara Presiden dan DPR, dimana Presiden lebih dominan jika dibandingkan dengan DPR dalam sistem penyelenggaran pemerintahan negara.

Sebagaimana kita ketahui, pola hubungan Presiden dan DPR terbagi menjadi dua bagian, yaitu dalam hubungan kewibawaan yang formal (de formele gezagsverhouding) dan dalam hubungan riil politik.

hubungan kewibawaan yang formal antara Presiden dan DPR setelah Perubahan UUD 1945, terjadi dalam tiga bidang yaitu; bidang legislasi, bidang anggaran dan bidang pengawasan.

Fungsi DPR yang paling penting dan utama adalah pengawasan (kontrol) terhadap Presiden dalam melaksanakan Undang-Undang dan dalam menjalankan APBN yang telah dibuat dan disetujui bersama antara Presiden dan DPR. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan ini, DPR diberikan hak seperti Hak Bertanya, Hak Interpelasi, Hak Angket, serta Mosi di sistem parlementer.

Fungsi pengawasan oleh DPR merupakan mandat kekuasaan dari rakyat kepada wakil-wakilnya di badan legislatif, oleh karenanya hak-hak yang diberikan kepada DPR maupun kepada anggota-anggota DPR merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan karena mengandung suruhan (opdracht), termasuk juga pengawasan terhadap tindakan-tindakan politis Presiden Jokowi di Pilpres 2024.

Pasal 9 Ayat (1) UUD 1945 Perubahan Kedua, mengatur tentang Sumpah Presiden sebelum memegang jabatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, ruang lingkup tindakan-tindakan Presiden yang dapat diawasi/dikontrol oleh DPR adalah mencakup, tindakan konstitusional Presiden dan tindakan politis Presiden.

Lingkup pengawasan DPR terhadap tindakan konstitusional Presiden mencakup tindakan-tindakan Presiden untuk memenuhi kewajiban Presiden dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan undang-undang dan peraturannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 UUD 1945. hal ini hanya mencakup tindakan konstitusional dalam arti sempit.

Sedangkan lingkup pengawasan DPR terhadap tindakan politik Presiden mencakup; sikap, itikad baik, dan tindakan Presiden untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan dan atau partainya serta memperhatikan dengan sungguh-sungguh suara DPR

Pertanyaan yang timbul dari penjelasan di atas ialah kemana suara DPR beserta anggota-anggotanya, tatkala penyimpangan kekuasaan yang merusak demokrasi Indonesia semakin terlihat nyata? Apakah sedang sibuk berkampanye mempertahankan kursinya? Mengapa harus kampus-kampus yang bergerak dan berteriak untuk mengawasi sekaligus menegur tindakan-tindakan politis Presiden Jokowi di Pilpres 2024 ini, yang dianggap lebih mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan di atas kepentingan bangsa dan negara.

ditulis oleh Dr. Teguh Satya Bhakti, SH.,MH, Anggota TPN Ganjar Mahfud, Direktorat Sengketa Pilpres dan Koordinator Divisi Hukum Bappilu DPP Partai Hanura

PRESIDEN JOKOWI HARUS CUTI JIKA MELAKSANAKAN KAMPAYE DI PILPRES 2024

Opini, Bappilu – Beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa aturan terkait kampanye telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut Presiden, Pasal 299 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk melaksanakan kampanye.

Selain itu, Presiden mengatakan bahwa dalam Pasal 281 UU Pemilu juga diatur mengenai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh presiden dan wakil presiden jika melakukan kampanye.Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan dan menjalani cuti diluar tanggungan negara.

Pernyataan Presiden Jokowi tersebut kemudian menimbulkan polemik di tengah-tengah masa kampanye Pilpres 2024 yang sedang berlangsung saat ini.

Bagi pasangan calon Presiden yang merasa dirugikan dengan keberpihakan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 menolak pernyataan tersebut dengan alasan bahwa Presiden wajib bersikap netral selama proses pemilu dan tidak boleh berpihak kepada salah satu peserta pemilu tertentu.

Namun pada saat yang sama, bagi pasangan calon Presiden yang merasa diuntungkan dengan keberpihakan Presiden Jokowi tersebut, mendukung pernyataan Presiden Jokowi dengan alasan Presiden boleh kampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan dan menjalani cuti diluar tanggungan negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 281 UU Pemilu.

Terlepas dari perbedaan kedua pandangan di atas, jika Presiden Jokowi tetap berkehendak melaksanakan kampanye dalam pilpres 2024 mendatang dengan dasar hukum Pasal 299 UU Pemilu, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena kata “ Hak ” sebagaimana bunyi ketentuaan Pasal 299 UU Pemilu tersebut haruslah dikaitkan juga dengan ketentuan Pasal 301 UU Pemilu yang secara tegas menjelaskan bahwa “ Hak ” melaksanakan kampanye bagi Presiden dan Wakil Presiden hanya berlaku bagi Presiden dan Wakil Presiden yang akan maju sebagai calon Presiden dan Calon Wakil Presiden untuk periode kedua, sementara Presiden Jokowi bukanlah calon Presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU pada pilpres mendatang sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 301 UU Pemilu. Atau dengan kata lain, Presiden Jokowi bukanlah petahana yang akan maju sebagai calon Presiden dalam kontestasi pilpres 2024.

Periodesasi jabatan Presiden Jokowi telah habis dan tidak ada periode ketiga dalam UU Pemilu. Oleh karenanya, Presiden Jokowi tidak punya legal standing atau tidak punya hak untuk melaksanakan kampanye dan wajib netral dalam kedudukannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan pada Pilpres 2024.

Presiden Jokowi hanya dapat melaksanakan kampanye jika secara administrasi mengajukan cuti sebagai Presiden, dengan menerbitkan Keputusan Presiden yang Menugaskan Wakil Presiden Maruf Amin sebagai PLT Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan selama Presiden melaksanakan kampanye. Jika tidak cuti, maka Presiden Jokowi dapat dikualifikasi telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 286 ayat (3) UU Pemilu, yang berpotensi mengakibatkan terjadinya kecurangan yang berdampak pada hasil Pemilihan Pilpres 2024.

Penulis Dr. Teguh Satya Bhakti, SH., MH adalah Koordinator divisi Hukum Bappilu DPP Partai Hanura

RELAWAN SAPUJAGAD KUMPULKAN WARGA NAHDLYIN CIBURAYUT

Bogor, Bappilu – Ratusan warga Nahdliyin Desa Ciburayut, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor hadir dalam kegiatan yang diadakan oleh Relawan Solidaritas Nahdlyin Dan Jaringan Alumni PMII Pendukung Ganjar-Mahfud atau disebut Sapujagad.

Kegiatan ini yang diadakan Pondok Pesantren Rodloutul Quran, Jalan Gang Slawi, Kp. Pedurenan, Desa Ciburayut, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024, dikemas dengan tema Terima Kasih Pak Mahfud merupakan ajang silahturahmi warga Nahdliyin dengan berbagi sodaqoh dari Prof. M. Mahfud MD untuk warga Ciburayut. Gus M. Maftu Abdul Haq Kepala dan Pengasuh Pondok Pesantren Roudlatul Qur’an, mengatakan “ini merupakan kebaikan dari pak Mahfud untuk warga disini, mohon diterima, agar kebaikan pak Mahfud dan amal jariyah dan segala hajatnya diijabah oleh Allah Subhana Wa Ta’ala.“ Ujar Gus Maftu dalam sambutannya (27/01).

Ustadz Andi Syarifuddin mengatakan “Ini merupakan sodaqoh dari pak Mahfud agar diterima oleh warga Nahdliyin Ciburayut yang merupakan bagian tolak bala, dan juga agar segala hajat diijabah oleh Allah Subhana Wa Ta’ala.“ Ujar Ustadz Andi (27/01).

Kegiatan ini dihadiri oleh Ustadz Andi Syarifuddin Ketua Umum bersama pengurus pusat Sapujagad,  Gus M. Maftu Abdul Haq dan Gus M. Hanif Naufal Kepala dan Pengasuh Ponpes Roudlatul Qur’an, Santriawan dan Santriwati serta Jemaah warga Ciburayut.

RATUSAN WARGA NAHDLIYIN CIBURAYUT HADIR DALAM ACARA SAPUJAGAD

Bogor, Bappilu – Relawan yang tergabung dalam Solidaritas Nahdlyin Dan Jaringan Alumni PMII Pendukung Ganjar-Mahfud atau yang dikenal dengan singkatan Sapujagad menyelenggarakan silahturahmi relawan dan pendukung Ganjar-Mahfud dengan tema Terima Kasih Pak Mahfud, di Pondok Pesantren Roudlotul Quran, Jalan Gang Slawi, Kp. Pedurenan, Desa Ciburayut, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu 27 Januari 2024.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ustadz Andi Syarifuddin Ketua Umum bersama pengurus pusat Sapujagad,  Gus M. Maftu Abdul Haq dan Gus M. Hanif Naufal Kepala dan Pengasuh Ponpes Roudlotul Quran, Santriawan dan Santriwati serta Jemaah warga Ciburayut.

Dalam agenda kegiatan ini semula akan dihadiri oleh Prof. H. M. Mahfud MD, namun berhalangan hadir lantaran ada agenda rapat bersama Partai koalisi. ”Undangan dan rundown kegiatan sudah diterima oleh Beliau (Prof. Mahfud) untuk bisa bertemu dan bertatap muka langsung dengan pendukungnya di Desa Ciburayut ini, namun beliau berhalangan hadir, dikarenakan ada rapat bersama partai koalisi.“ Ujar Ustadz Andi (27/01).

Selain silahturahmi pendukung Ganjar-Mahfud kegiatan juga diisi dengan kegiatan Istighosah bersama untuk keselamatan Negara dan bangsa Indonesia dan kemenangan Ganjar-Mahfud dalam pemilu 2024.

”Kegiatan silahturahmi diselenggarakan khas warga NU, istighosah bersama, doa bersama untuk keselamatan negeri dan bangsa juga kemenangan bersama Ganjar-Mahfud dalam kancah politik pemilu 14 Februari 2024, nanti.“ Ujar Ustadz Andi (27/01).

“Ibu-ibu kenal pak Mahfud?” kata Ustadz Syarifuddin. “Kenal”. Sontak ibu-ibu menjawab kompak.

Ketum SAPUJAGAD yg sambutan tambah bersemangat dengan meminta ibu-ibu memilih Ganjar – Mahfud di 14 pebruari 2024. “Kalo kenal pak Mahfud siap memilih Pak Mahfud di 14 pebruari 2024?”, sergah Ketum SAPUJAGAD. dan warga yg hadir serentak menjawab siap.

Kegiatan ini dikemas dengan tema “Terima Kasih Pak Mahfud” merupakan ajang silahturahmi warga Nahdliyin dengan SAPUJAGAD yg dikemas dalam bentuk syukuran tolak balak. Gus M. Maftuh Abdul Haq Kepala dan Pengasuh Pondok Pesantren Roudlatul Qur’an, mengatakan “ini merupakan inisiatif dari pak Mahfud istighotsah berdoa untuk keselamatan bangsa. Syukuran tolak balak ini juga Pak Mahfud mohon doa agar segala hajat beliau diijabah oleh Allah Subhana Wa Ta’ala.“ Ujar Gus Maftu dalam sambutannya (27/01).

Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum SAPUJAGAD, Ustadz H. Andi Syarifuddin bersama pengurus pusat lainnya, Gus M. Maftuh Abdul Haq dan Gus M. Hanif Naufal Kepala dan Pengasuh Ponpes Roudlatul Qur’an, Santriawan dan Santriwati serta ratusan Jemaah warga Ciburayut diakhiri dengan yel-yel “Terima kasih Pak Mahfud”.

AZIS KHAFIA, 1 JUTA SUARA HANURA DILAMPUNG BUKANLAH KENISCAYAAN

Lampung, Bappilu – Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi Lamung Menargetkan 1 juta suara dalam pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD Hanura Lampung Mukty Shoheh, pada saat menggelar Sekolah Politik di Horison Hotel, Lampung, Sabtu 23-24 Januari 2024.

“Hanura Lampung optimis mampu memberikan kontribusi pemenangan 1 juta suara pada pemilu 2024. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga guna memenangkan pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Pasangan Ganjar-Mahfud di Provinsi Lampung,”ujarnya Mukty. (23/1).

kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memberikan arahan teknis kepada para Calon Legilatif dari Partai Hanura. Memberikan strategi yang efektif untuk mendapatkan suara di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing di Lampung.

Hadir pada kesempatan tersebut Dewan Pimpinan Pusat Hanura Serfasius Serbaya Manek (Wakil Ketua DPP Hanura), Luthfi Hermawansyah (BAPPILU), Yusuf (Badan Saksi Nasional), 126 peserta  sekolah politik (Caleg se Propinsi Lampung).

Menurut Azis Khafia Direktur Sekolah Politik Hanura yang juga Wakil Ketua Bappilu DPP Partai hanura mengatakan bahwa “Strategi itu perlu namun yang tidak kalah penting adalah motivasi dan mental pemenang dari para caleg untuk tetap optimis bahwa Hanura akan sukses 2024 mendatang dan lolos Parliamentary Threshold (PT 4%)” ujar Azis (23/01).

Motivasi Azis Khafia bukan tanpa alasan tetapi didasari oleh peta kekuatan Hanura Lampung serta potensi Calon Legislatif  yang memiliki semangat, motivasi serta antusias peserta Sekolah politik yang memiliki kesadaran dan kesepahaman untuk memenangkan Hanura 2024. Azis Khafia menargetkan satu juta suara lampung bukanlah sebuah keniscyaan, melihat respons dan gerak cepat kader Hanura di lampung.

GANJAR HADIR DI SURABAYA, SERUKAN LAWAN TINDAKAN INTIMIDASI

Surabaya, Bappilu – Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo hadir dalam kampanye di Gedung DBL Arena Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 13 Januari 2024. Ganjar dalam kesempatannya menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mundur, akan terus melawan tindakan premanisme dari oknum aparat.

“Tadi saya mendengar cerita, tidak usah datang pak,” kata Ganjar usai bertemu relawannya dari pensiunan aparatur negara, di gedung DBL Arena Surabaya, Sabtu 13 Januari 2024.

Dihadapan ribuan massa pendukungnya, Ganjar mengutarakan bahwa komposisi tim yang mendukung dan bekerja untuk proses pemenangannya sudah lengkap, ada purnawirawan dari Polri dan TNI dari semua matra. Ada mantan jaksa yang setiap harinya bergelut dengan hukum, dan banyak aparatur negara lainnya, dan semuanya merapat ke paslon nomor 3.

“Beliau-beliau ini punya pengalaman di birokrasi yang cukup panjang di masing-masing bidangnya. Tentu mereka akan tau bagaimana cara mengantisipasi. Dan kami perlu untuk berkolaborasi, sehingga kita melakukan cara-cara yang benar,” kata dia

Hal yang sama diutarakan oleh Yunianto Wahyudi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi Jawa Timur, yang juga pengurus Tim Pemenangan Daerah Ganjar Wilayah Jawa Timur “Kami akan terus mengawal proses demokrasi dengan jujur, dan akan melawan tindakan premanisme yang dilakukan oknum-oknum aparat, karena tentu hal ini tindakan untuk mencoreng nilai demokrasi Indonesia.” Ujar Masteng, Panggilan akrab Yunianto Wahyudi (13/01).

Sriwahyuningsih, S.E, Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Hanura yang juga hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, “saya sampai per hari hari ini 10 baliho hilang dan rusak, entah dilakukan oleh siapa namun tindakan mestinya tidak terjadi oleh sebuah bangsa yang dikenal ramah dan menjunjung persatuan. Sila 3, Persatuan Indonesia mestinya bukan sekedar dihafal namun dipraktekan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.” Ujar Naning panggilan Sriwahyuningsih, (13/01).

Semua tekanan malah membuat semakin kuat baginya melakukan perlawanan, dan kemenangan semakin nyata di depan.

RELAWAN GANJAR DIINTIMIDASI, LAWAN!!!

Surabaya-Bappilu, Ganjar Pranowo bertemu relawan di Gedung Internatio, Surabaya. Kedatangan kali ini ke Surabaya untuk bercerita dan menegaskan bahwa selama dirinya berkeliling di beberapa tempat dalam rangka berkampanye banyak menjumpai relawannya mengeluh diintimidasi agar tidak mendukung paslon 03 Ganjar-Mahfud.

“Saya berkeliling Indonesia bertemu relawan untuk tahu dan mendengarkan situasi apa saja yang terjadi. Sudah masuk ke kami (laporan) ojok kenceng-kenceng. Model intimidasi ecek-ecek ini harus kita lawan,” kata Ganjar, Sabtu (13/1/2024).

Namun Ganjar yakin bahwa relawan Jawa Timur, pasti punya nyali besar untuk melawan. “Kawan-kawan Jawa Timur, khususnya Surabaya pasti nyalinya turah-turah (sisa-sisa) kalau seperti itu,” tambahnya.

Ganjar juga bercerita ada pihak yang mendukung dia. Awalnya sudah gerak cepat memenangkan paslon 03, namun tiba-tiba hilang tanpa suara. Ganjar meminta relawan tidak gentar mendapat intimidasi. Ia mempersilakan relawan atau pendukung yang mendapat intimidasi untuk melapor ke tim pemenangan Ganjar-Mahdud.

“Dari TPN dan TPD mempersiapkan tim di mana bapak ibu dapat tekanan-tekanan sampaikan ke kita, kami akan urus itu,” tegasnya.

Mantan Gubernur Jateng ini menyebut banyaknya intimidasi ke relawannya menunjukkan adanya pihak yang khawatir dengan kekuatan Ganjar-Mahfud.

“Kalau mereka menekan, kami juga akan melawan dengan cara yang benar, maka pasukan kami siapkan, kita solidkan, kekuatan dengan masyarakat kita rapikan, kami akan berangkat bersama-sama untuk menuju kemenangan,” tandasnya.

DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HANURA KOTA SEMARANG MERESMIKAN KANTOR KESEKRETARIATAN

Kota Semarang, Bappilu – Dewan Pimpinan Daerah Kota Semarang mengadakan perayaan HUT Partai Hanura ke-17 dan sekaligus peresmian kantor kesekretariatan, Sabtu 6 Janurai 2024. Kegiatan tersebut dihadiri oleh H. Akhmad Muqowam Ketua Bappilu Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura dan Hodriansyah, Mpd. Staff Kesekretariatan Bappilu DPP Partai Hanura.

Dalam sambutan H. Akhmad Muqowam menyampaikan perihal refleksi tentang diri kita, “bagaimana masa lalu ita, sekarang seperti apa dan masa depan seperti apa. Kita bersama PDI P, dan 3 partai lainnya dalam berbagai survey dinyatakan partai yang tidak lolos (ambang batas 4%). Namun persoalan takdir itu bisa kita rubah dengan cara do’a dan ikhtiyar.” Tutur Muqowam, (06/01).

“Perlu dicatat, masa lalu kita pernah punya anggota Dewan terbanyak, akan tetapi saat ini kita dalam posisi terendah. Kemenangan pemilu 2024 bukan tergantung seorang Ketua Bappilu, tidak juga tergantung pada Ketua DPD, DPC, namun tergantung pada kita semua, mau bekerja keras, bahu membahu, solid dan kompak, atau tidak, maka jadikan 14 Februari sebagai momentum bersama politik secara nasional apakah kita lolos atau tidak di sanayan. Semua itu ditangan kita, do’a dan ikhtiyar bersama” lanjut Muqowam.

Dia juga mengingatkan bahwa kita harus memberikan pemahaman pada masyarakat untuk berperan bahwa 14 Februari nanti, dengan memilih Preseiden-Wakil Presiden, Anggota Dewan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD yang terbagi menjadi 5 surat suara.

Memberikan pemahaman bukan sesuatu yang mudah agar masyarakat memilih Calon Anggota dalam setiap tingkatan yang linier, kader/anggota Partai Hanura itu sendiri.

Solusinya adalah soliditas dengan menghindari konflik internal dan ego pribadi antar sesama caleg pada setiap tingkatan. Kedua, pola kerja yang sistemik dan terukur untuk memastikan suara pemilih tidak hilang.