Search for:
HASIL RAPIMNAS II PARTAI HANURA KELUARKAN REKOMENDASI TERIKAIT ISU NASIONAL

Jakarta,Bappilu – Rapat Pimpinan Nasional II Partai Hanura 2024 yang digelar menghasilkan beberapa rekomendasi hasil sidang pleno terkait perihal internal dan isu-isu nasional yang menjadi pembicaraan terkini.

Disampaikan oleh Ir. Bharan Andang, MT. Komisi Pernyataan Orgnisasi dan Abdul Azis Khafia, MSi. Komisi Pernyataan Politik, pada pembacaan hasil sidang pleno bahwa salah satunya adalah meminta Dr. (HC). H. Oesman Sapta untuk kembali menjadi Ketum DPP Partai Hanura periode 2024-2029.


“Ini merupakan hasil suara daerah yang disampaikan melalui 38 Ketua Dewan Pimpinan Daerah yang hadir saat ini, untuk meminta kesediaan Bapak Oesman Sapta kembali memimpin Partai Hanura. Kesinambungan peran dan kerja yang kuat ke depannya dalam menghadapi Pemilu 2029 diperlukan dalam kepemimpinan partai”. Ujar Ir. Bahran Andang, MT. (9/6)


Menurut Abdul Azis Khafia yang menjadi Sekretaris dalam sidang Pleno Komisi Pernyataan Politik, bahwa Partai Hanura meminta adanya stabilitas politik sebagai prasyarat terlaksananya penyelenggara negara. Pihaknya mendesak kepada pemerintah untuk membuka kembali pemekaran daerah yang nyata diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan daerah.

“Hal ini terkait Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai pengaturan tentang Penataan Daerah dan pemekaran daerah. Tujuan Undang-Undang ini adalah memberikan kemakmuran bagi daerah sesuai dengan tagline dari Partai Hanura yaitu berpihak pada daerah. Dimana dalam hal ini, pemerintah dalam 10 tahun terakhir pemerintah melakukan moratorium pemekaran daerah,” Ujar Azis. (9/6).

Selain itu dalam sesi wawancara bersama Benny Ramdhani, Sekjend Partai Hanura mengatakan “Partai Hanura meminta agar prinsip pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif dalam menciptakan ketertiban dunia terutama di negara konflik seperti di Palestina, dan pengakuan hak politik kelompok minoritas yang terjadi di berbagai belahan dunia”. Ujar Benny. (9/6)

Benny Ramdhani juga menyebutkan kembali hasil Rapimnas II Partai Hanura mengenai isu-isu nasional yang tidak berpihak pada keadilan dan kesetaraan dalam hal ekonomi-sosial, politik dan hukum kekinian.

Terkail hukum, Partai Hanura mendesak kepada pemerintah untuk mewujudkan keadilan di dalam pelaksanaan dan praktik hukum di Indonesia. Jangan sampai terjadi praktik penegakan hukum yang tajam kebawah namun tumpul keatas.

Partai Hanura mendesak pemerintah untuk secara sistematis dan programatis membuat peraturan perundangan dan kebijakan dalam rangka meningkatkan rasio pajak dan meminta pemerintah untuk mengurangi jenis dan besaran pajak yang harus dibayar oleh masyarakat.

Partai Hanura juga memasukkan peran koperasi dalam perekonomian bangsa Indonesia ditandai dengan peraturan tentang koperasi yang sesuai dengan nilai, moral dan cita-cita koperasi yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa.

Terkait persoalan politik, Partai Hanura juga menyoroti soal pelaksanaan pemilu yang ditandai dengan penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika serta mengenai ambang batas suara di parlemen (Parliamentery Threshold) sebesar 4 persen, Hanura mendesak kepada pemerintah dan DPR RI serta seluruh partai politik untuk meninjau kembali ambang batas 4% itu dan kemudian ditetapkan menjadi 0%.

Mengenai masalah Pendidikan mengenai Uang Kuliah Tunggal (UKT), liberalisasi PTN dan komersialisasi PTN, yang sangat memberatkan mahasiswa dan orang tua mahasiswa, Partai Hanura mendesak pemerintah untuk tidak melepaskan tanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi pencerdasan masyarakat, agar pelayanan pendidikan kepada masyarakat berjalan secara baik, tertib, akuntabel, dalam meningkatkan etika, moral, budi pekerti dan harkat martabat masyarakat dan Bangsa Indonesia.

Terakhir, soal tingkat korupsi akhir-akhir ini sudah sangat mengkhawatirkan. Pejabat negara cenderung bermental bobrok. Jumlah yang korup dari puluhan, ratusan milyar dan triliunan rupiah. UU no.31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi perlu diterapkan secara maksimal, Partai Hanura mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Tentang Perampasan Aset sehingga para koruptor patut dimiskinkan,” pungkasnya.

MANDULNYA PENGAWASAN DPR TERHADAPTINDAKAN POLITIS PRESIDEN DI PILPRES 2024

Opini, Bappilu – Akhir-ahir ini sejumlah civitas akademika dari berbagai kampus di Indonesia yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni bergerak dan menggelar pernyataan sikap terhadap berbagai penyimpangan kekuasaan di era pemerintahan Presiden Jokowi. Titik pandang (stand point) dari gerakan tersebut terpusat pada sikap, itikad dan tindakan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 yang terkesan berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu.

Pertanyaan yang ditimbul di hati publik adalah mengapa fenomena itu sampai terjadi? Kemana wakil-wakil rakyat yang berada di DPR saat ini? Mengapa para Anggota DPR dan DPR secara kelembagaan tidak menggunakan kewenangan pengawasannya, dan bahkan terkesan diam melihat penyimpangan kekuasaan yang terjadi?

Jika ditinjau dari perspektif pola hubungan antara eksekutif dan legislatif, kondisi diamnya DPR saat ini, menunjukkan adanya hubungan yang tidak seimbang antara Presiden dan DPR, dimana Presiden lebih dominan jika dibandingkan dengan DPR dalam sistem penyelenggaran pemerintahan negara.

Sebagaimana kita ketahui, pola hubungan Presiden dan DPR terbagi menjadi dua bagian, yaitu dalam hubungan kewibawaan yang formal (de formele gezagsverhouding) dan dalam hubungan riil politik.

hubungan kewibawaan yang formal antara Presiden dan DPR setelah Perubahan UUD 1945, terjadi dalam tiga bidang yaitu; bidang legislasi, bidang anggaran dan bidang pengawasan.

Fungsi DPR yang paling penting dan utama adalah pengawasan (kontrol) terhadap Presiden dalam melaksanakan Undang-Undang dan dalam menjalankan APBN yang telah dibuat dan disetujui bersama antara Presiden dan DPR. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan ini, DPR diberikan hak seperti Hak Bertanya, Hak Interpelasi, Hak Angket, serta Mosi di sistem parlementer.

Fungsi pengawasan oleh DPR merupakan mandat kekuasaan dari rakyat kepada wakil-wakilnya di badan legislatif, oleh karenanya hak-hak yang diberikan kepada DPR maupun kepada anggota-anggota DPR merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan karena mengandung suruhan (opdracht), termasuk juga pengawasan terhadap tindakan-tindakan politis Presiden Jokowi di Pilpres 2024.

Pasal 9 Ayat (1) UUD 1945 Perubahan Kedua, mengatur tentang Sumpah Presiden sebelum memegang jabatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, ruang lingkup tindakan-tindakan Presiden yang dapat diawasi/dikontrol oleh DPR adalah mencakup, tindakan konstitusional Presiden dan tindakan politis Presiden.

Lingkup pengawasan DPR terhadap tindakan konstitusional Presiden mencakup tindakan-tindakan Presiden untuk memenuhi kewajiban Presiden dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan undang-undang dan peraturannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 UUD 1945. hal ini hanya mencakup tindakan konstitusional dalam arti sempit.

Sedangkan lingkup pengawasan DPR terhadap tindakan politik Presiden mencakup; sikap, itikad baik, dan tindakan Presiden untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan dan atau partainya serta memperhatikan dengan sungguh-sungguh suara DPR

Pertanyaan yang timbul dari penjelasan di atas ialah kemana suara DPR beserta anggota-anggotanya, tatkala penyimpangan kekuasaan yang merusak demokrasi Indonesia semakin terlihat nyata? Apakah sedang sibuk berkampanye mempertahankan kursinya? Mengapa harus kampus-kampus yang bergerak dan berteriak untuk mengawasi sekaligus menegur tindakan-tindakan politis Presiden Jokowi di Pilpres 2024 ini, yang dianggap lebih mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan di atas kepentingan bangsa dan negara.

ditulis oleh Dr. Teguh Satya Bhakti, SH.,MH, Anggota TPN Ganjar Mahfud, Direktorat Sengketa Pilpres dan Koordinator Divisi Hukum Bappilu DPP Partai Hanura

SEKOLAH POLITIK HANURA BANGKA BELITUNG MEMANTAPKAN GERAK, MENINGKATKAN KAPASITAS DAN KUALITAS CALEG

Belitung, Bappilu – Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi Bangka Belitung menyelenggarakan Sekolah Politik Hanura untuk kedua kalinya, Kali ini diselenggarakan di Golden Tulip Belitung, Kamis (28/12/2023).

Seperti yang disampaikan oleh Samuel Then Ketua DPD Partai Hanura Prov. Babel dalam sambutannya, “Sekolah politik ini adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas, kualitas Calon Anggota Legislatif baik kabupaten, provinsi dan nasional. Sekaligus untuk memastikan suara Hanura agar bisa memenuhi Parliamentary threshold 4 persen pada Pemilu 2024 mendatang,” Ujar Samuel Then, (28/12).

Kegiatan tersebut selain dihadiri Samuel Then Ketua DPD Partai Hanura bersama fungsionaris DPD lainnya, tampak pula pemateri Azis Khafia, Direktur Sekolah Politik Hanura sekaligus Wakil Ketua Bappilu DPP Partai Hanura, Pemi Apriyanto, Command Center Bappilu Partai Hanura Hendra Pramono, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Belitung, Jimmy Tjong, Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Belitung Timur, Ketua Bappilu Partai Hanura Kabupaten Belitung, dengan 87peserta Sekolah Politik dari caleg Partai Hanura Se-Belitung.

“Kehadiran sekolah politik memberikan materi strategi pemenangan dengan membedah kondisi riil politik lokal yang terjadi saat ini. Dengan begitu caleg mampu mencanangkan tahapan pemenangan pemenangan yang tepat dan terukur,” papar Azis Khafia,(28/12).

Hal senada disampaikan oleh Sumiadi Sekretaris DPD Partai Hanura Prov. Babel bahwa perubahan demografi dan politik lokal di Bangka Belitung yang signifikan menjadikan setiap caleg memiliki peluang dan kesempatan yang sama, tidak terpaku pada partai tertentu yang saat ini berkuasa. Maka, perlu dengan cermat dan cerdas memanfaat momen saat ini untuk memenangkan pemilu 2024 dengan gemilang.