Jakarta, Bappilu – Ketua Umum Dr. (HC). Oesman Sapta datang ke Hotel Mecure, tempat pembukaan agenda Rapat Pleno dalam Rapat Pimpinan Nasional II Partai Hanura 8 Juni 2024. Dalam kesempatannya dalam memeberikan sambutan, Oesman Sapta menegaskan bahwa kekalahan dalam pileg kemaren, tidak akan menyalahkan calon anggota legislatif, Ketua DPD ataupun Ketua DPC, Oesman Sapta meminta kepada para kadernya untuk lebih fokus berjuang dalam Pilkada 2024 yang dilaksanakan nantinya.
Arahan tersebut bukannya tanpa alasan. OSO mengungkapkan Partai Hanura memiliki target dalam Pilkada nanti untuk bisa membangun daerah-daerah yang belum makmur di Indonesia.
Dia lalu mengatakan“Anda tanya berapa yang mendaftar di partai Hanura, itu untuk gubernur saja 73, bupati dan wali kota 837,” kata dia.
“itu yang saya surprised, artinya, walaupun Hanura ini mungkin dibilang, dikatakan kecil, kok orang percaya mendaftar ke tempat kita. Artinya mereka tahu bahwa seperti apa kualitas partai kita,” jelasnya lagi.
Ia meyakini partai besutannya tersebut masih dipercaya banyak orang sebagai wadah untuk menjadi pemimpin daerah. OSO mengungkapkan, beberapa bulan menjelang Pilkada, sudah banyak kader Hanura yang mendaftarkan diri untuk maju, baik sebagai Gubernur, Wali Kota, maupun Bupati.
Hadir seorang tokoh, Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. seorang akademisi / guru besar di bidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Internasional di Universitas Padjadjaran. Pria kelahiran 1944, hadir dalam pembukaan Rapat Pleno.
Jakarta,Bappilu – Rapat Pimpinan Nasional II Partai Hanura 2024 yang digelar menghasilkan beberapa rekomendasi hasil sidang pleno terkait perihal internal dan isu-isu nasional yang menjadi pembicaraan terkini.
Disampaikan oleh Ir. Bharan Andang, MT. Komisi Pernyataan Orgnisasi dan Abdul Azis Khafia, MSi. Komisi Pernyataan Politik, pada pembacaan hasil sidang pleno bahwa salah satunya adalah meminta Dr. (HC). H. Oesman Sapta untuk kembali menjadi Ketum DPP Partai Hanura periode 2024-2029.
“Ini merupakan hasil suara daerah yang disampaikan melalui 38 Ketua Dewan Pimpinan Daerah yang hadir saat ini, untuk meminta kesediaan Bapak Oesman Sapta kembali memimpin Partai Hanura. Kesinambungan peran dan kerja yang kuat ke depannya dalam menghadapi Pemilu 2029 diperlukan dalam kepemimpinan partai”. Ujar Ir. Bahran Andang, MT. (9/6)
Menurut Abdul Azis Khafia yang menjadi Sekretaris dalam sidang Pleno Komisi Pernyataan Politik, bahwa Partai Hanura meminta adanya stabilitas politik sebagai prasyarat terlaksananya penyelenggara negara. Pihaknya mendesak kepada pemerintah untuk membuka kembali pemekaran daerah yang nyata diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan daerah.
“Hal ini terkait Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai pengaturan tentang Penataan Daerah dan pemekaran daerah. Tujuan Undang-Undang ini adalah memberikan kemakmuran bagi daerah sesuai dengan tagline dari Partai Hanura yaitu berpihak pada daerah. Dimana dalam hal ini, pemerintah dalam 10 tahun terakhir pemerintah melakukan moratorium pemekaran daerah,” Ujar Azis. (9/6).
Selain itu dalam sesi wawancara bersama Benny Ramdhani, Sekjend Partai Hanura mengatakan “Partai Hanura meminta agar prinsip pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif dalam menciptakan ketertiban dunia terutama di negara konflik seperti di Palestina, dan pengakuan hak politik kelompok minoritas yang terjadi di berbagai belahan dunia”. Ujar Benny. (9/6)
Benny Ramdhani juga menyebutkan kembali hasil Rapimnas II Partai Hanura mengenai isu-isu nasional yang tidak berpihak pada keadilan dan kesetaraan dalam hal ekonomi-sosial, politik dan hukum kekinian.
Terkail hukum, Partai Hanura mendesak kepada pemerintah untuk mewujudkan keadilan di dalam pelaksanaan dan praktik hukum di Indonesia. Jangan sampai terjadi praktik penegakan hukum yang tajam kebawah namun tumpul keatas.
Partai Hanura mendesak pemerintah untuk secara sistematis dan programatis membuat peraturan perundangan dan kebijakan dalam rangka meningkatkan rasio pajak dan meminta pemerintah untuk mengurangi jenis dan besaran pajak yang harus dibayar oleh masyarakat.
Partai Hanura juga memasukkan peran koperasi dalam perekonomian bangsa Indonesia ditandai dengan peraturan tentang koperasi yang sesuai dengan nilai, moral dan cita-cita koperasi yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa.
Terkait persoalan politik, Partai Hanura juga menyoroti soal pelaksanaan pemilu yang ditandai dengan penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika serta mengenai ambang batas suara di parlemen (Parliamentery Threshold) sebesar 4 persen, Hanura mendesak kepada pemerintah dan DPR RI serta seluruh partai politik untuk meninjau kembali ambang batas 4% itu dan kemudian ditetapkan menjadi 0%.
Mengenai masalah Pendidikan mengenai Uang Kuliah Tunggal (UKT), liberalisasi PTN dan komersialisasi PTN, yang sangat memberatkan mahasiswa dan orang tua mahasiswa, Partai Hanura mendesak pemerintah untuk tidak melepaskan tanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi pencerdasan masyarakat, agar pelayanan pendidikan kepada masyarakat berjalan secara baik, tertib, akuntabel, dalam meningkatkan etika, moral, budi pekerti dan harkat martabat masyarakat dan Bangsa Indonesia.
Terakhir, soal tingkat korupsi akhir-akhir ini sudah sangat mengkhawatirkan. Pejabat negara cenderung bermental bobrok. Jumlah yang korup dari puluhan, ratusan milyar dan triliunan rupiah. UU no.31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi perlu diterapkan secara maksimal, Partai Hanura mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Tentang Perampasan Aset sehingga para koruptor patut dimiskinkan,” pungkasnya.
Jakarta, Bappilu – Partai Hanura menggelar kegiatan Rapat Pimpinan Nasional II, Ancol, Jakarta, 7-9 Juni 2024, dengan mengangkat tema Transformasi Partai Hanura menuju partai partai yang solid dan merakyat untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.
Kegiatan tersebut juga bersamaan dengan workshop Nasional/Bimbingan Teknis (bimtek) Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Partai Hanura Se-Indonesia. Menurut Drs. Akhmad Muqowam Ketua Bappilu DPP Partai Hanura, saat memberikan materi Tantangan Kesuksesan Pilkada 2024 pada kegiatan bimtek tersebut, mengatakan “ indikator sukses pemilu ada 3, yaitu penyelenggara pemilu yang netral dan jujur, pemilih yang cerdas yang mampu menentukan pilihan dan menolak money politic, dan birokarasi yang netral, mampu memberikan Pendidikan politik dan netral dalam penyelenggaraan pemilu”. Kata Muqowam (8/6).
Ia juga mengatakan saat closing statement materi, “bahwa kondisi politik Indonesia di 2024 ini sedang tidak baik-baik saja, itu faktor eksternal namun kita juga harus introspeksi bahwa kekalahan pemilu kemaren juga dari kesalahan kita sendiri, sadar atau tidak sadar itu harus diakui agar kita mampu memperbaiki diri untuk menjawab tantangan Pilkada 2024” tutupnya.
Partai Hanura senantiasa mengawal demokrasi di Tanah Air dan siap berpartisipasi dan menyukseskan Pilkada 2024 nantinya.
Bappilu, Jakarta – Partai Hanura mengadakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II Tahun 2024 sebagai salah satu persiapan untuk menghadapi Pilkada 2024.
“Rapimnas kali ini sangat menggelitik, sangat menggelitik kenapa? Karena situasi politik yang memang harus dibahas sesuai dengan kondisi yang terjadi dari mulai kita bertarung di dalam politik sesuai dengan jadwal-jadwal partai politik dalam Pileg, Pilpres dan Pilkada yang akan datang ini, itu tentunya,” kata Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) setelah pembukaan Rapimnas Hanura di Jakarta Utara, Jumat malam.
OSO menegaskan Hanura tidak pasang target untuk Pilkada 2024 ini, dia berharap para pemimpin daerah tersebut konsisten untuk memakmurkan daerah hingga akan mensejahterakan seluruh bangsa dan negara.
OSO menyampaikan bahwa tercatat kurang lebih dari 800 orang yang terdaftar maju dalam Pilkada 2024 melalui Partai Hanura.
“Anda tanya berapa yang mendaftar di Partai Hanura, itu untuk gubernur saja 73. Bupati dan wali kota 837. Jadi artinya apa? Artinya walaupun Hanura ini mungkin dibilang, dikatakan kecil, kok orang percaya mendaftar ke tempat kita. Artinya mereka tahu bahwa seperti apa kualitas partai kami,” ujarnya.
Hanura terbuka untuk membangun koalisi dengan semua pihak, bahwa peta koalisi Pilkada 2024 kali ini sangat berbeda dengan peta koalisi Pilpres, sehingga memungkinkan tiap daerah mempunyai kebijakan dan situasi yang berbeda dalam menentukan mitra koalisi.
