Politik Indonesia Archives

DPD PARTAI HANURA PAPUA BARAT DAYA SAMBANGI DPP SERAHKAN BERKAS BAKAL CAGUB DAN CAWAGUB PAPUA BARAT DAYA

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Papua Barat Daya mendatangi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura di Jakarta untuk menyerahkan berkas dokumen sembilan Bakal Calon Gubernur Papua Barat Daya.

Sembilan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut merupakan hasil penjaringan DPD Partai Hanura Papua Barat Daya pada 16-30 April 2024 lalu.

“Kami sudah serahkan berkas-berkas dokumen dari sembilan kandidat ini kepada DPP. Selanjutnya DPP akan memverifikasi serta memeriksa kelengkapan dokumen pencalonan,” ujar Sekretaris Penjaringan DPD Partai Hanura Papua Barat Daya, Charles Imbir, Rabu (8/5/2024).

Charles Imbir yang juga adalah Wakil Ketua II DPRD Raja Ampat itu menambahkan, dari hasil verifikasi itu kemudian akan dilihat data-data lanjutan buat mematangkan dengan partai koalisi agar dapat memenuhi ambang batas pencalonan 20 persen.

Selain itu, juga dilihat dari bobot setiap bakal calon kemudian survei bagi tingkat pemenang guna mendapatkan rekomendasi awal serta seleksi lebih lanjut.

“Kami selanjutnya menunggu arahan lebih lanjut karena semua keputusan ada di DPP,” kata Charles Imbir.

Berikut sembilan kandidat balon gubernur yang mendaftarkan ke DPD Partai Hanura Papua Barat Daya:

Lambert Jitmau (mantan Wali Kota Sorong dua periode/Ketua DPD Golkar Papua Barat Daya);
Gabriel Asem (mantan Bupati Tambrauw dua periode/Ketua DPD Partai Perindo);
Bernard Sagrim (mantan Bupati Maybrat dua periode/Wakil Sekjen DPP Partai Golkar);
Elisa Kambu (Bupati Asmat, Papua Selatan dua periode/kader PDI Perjuangan);
Abdul Faris Umlati (Bupati Raja Ampat dua periode/Ketua DPD Partai Demokrat Papua Barat Daya);
Yohanis Momot (mantan Plt Kadis PUPR Papua Barat);
Petrus Kasihiw (Bupati Bintuni, Papua Barat dua periode/Ketua DPW NasDem Papua Barat Daya);
Stepanus Malak (mantan Bupati Sorong dua periode);
Joppye Onesimus Wayangkau (pensiunan Jenderal TNI Bintang 3, mantan Pangdam XVIII/Kasuari/Ketua DPD PDI-P Papua Barat Daya).

0 Comments

MANDULNYA PENGAWASAN DPR TERHADAPTINDAKAN POLITIS PRESIDEN DI PILPRES 2024

Opini, Bappilu – Akhir-ahir ini sejumlah civitas akademika dari berbagai kampus di Indonesia yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni bergerak dan menggelar pernyataan sikap terhadap berbagai penyimpangan kekuasaan di era pemerintahan Presiden Jokowi. Titik pandang (stand point) dari gerakan tersebut terpusat pada sikap, itikad dan tindakan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 yang terkesan berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu.

Pertanyaan yang ditimbul di hati publik adalah mengapa fenomena itu sampai terjadi? Kemana wakil-wakil rakyat yang berada di DPR saat ini? Mengapa para Anggota DPR dan DPR secara kelembagaan tidak menggunakan kewenangan pengawasannya, dan bahkan terkesan diam melihat penyimpangan kekuasaan yang terjadi?

Jika ditinjau dari perspektif pola hubungan antara eksekutif dan legislatif, kondisi diamnya DPR saat ini, menunjukkan adanya hubungan yang tidak seimbang antara Presiden dan DPR, dimana Presiden lebih dominan jika dibandingkan dengan DPR dalam sistem penyelenggaran pemerintahan negara.

Sebagaimana kita ketahui, pola hubungan Presiden dan DPR terbagi menjadi dua bagian, yaitu dalam hubungan kewibawaan yang formal (de formele gezagsverhouding) dan dalam hubungan riil politik.

hubungan kewibawaan yang formal antara Presiden dan DPR setelah Perubahan UUD 1945, terjadi dalam tiga bidang yaitu; bidang legislasi, bidang anggaran dan bidang pengawasan.

Fungsi DPR yang paling penting dan utama adalah pengawasan (kontrol) terhadap Presiden dalam melaksanakan Undang-Undang dan dalam menjalankan APBN yang telah dibuat dan disetujui bersama antara Presiden dan DPR. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan ini, DPR diberikan hak seperti Hak Bertanya, Hak Interpelasi, Hak Angket, serta Mosi di sistem parlementer.

Fungsi pengawasan oleh DPR merupakan mandat kekuasaan dari rakyat kepada wakil-wakilnya di badan legislatif, oleh karenanya hak-hak yang diberikan kepada DPR maupun kepada anggota-anggota DPR merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan karena mengandung suruhan (opdracht), termasuk juga pengawasan terhadap tindakan-tindakan politis Presiden Jokowi di Pilpres 2024.

Pasal 9 Ayat (1) UUD 1945 Perubahan Kedua, mengatur tentang Sumpah Presiden sebelum memegang jabatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, ruang lingkup tindakan-tindakan Presiden yang dapat diawasi/dikontrol oleh DPR adalah mencakup, tindakan konstitusional Presiden dan tindakan politis Presiden.

Lingkup pengawasan DPR terhadap tindakan konstitusional Presiden mencakup tindakan-tindakan Presiden untuk memenuhi kewajiban Presiden dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan undang-undang dan peraturannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 UUD 1945. hal ini hanya mencakup tindakan konstitusional dalam arti sempit.

Sedangkan lingkup pengawasan DPR terhadap tindakan politik Presiden mencakup; sikap, itikad baik, dan tindakan Presiden untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan dan atau partainya serta memperhatikan dengan sungguh-sungguh suara DPR

Pertanyaan yang timbul dari penjelasan di atas ialah kemana suara DPR beserta anggota-anggotanya, tatkala penyimpangan kekuasaan yang merusak demokrasi Indonesia semakin terlihat nyata? Apakah sedang sibuk berkampanye mempertahankan kursinya? Mengapa harus kampus-kampus yang bergerak dan berteriak untuk mengawasi sekaligus menegur tindakan-tindakan politis Presiden Jokowi di Pilpres 2024 ini, yang dianggap lebih mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan di atas kepentingan bangsa dan negara.

ditulis oleh Dr. Teguh Satya Bhakti, SH.,MH, Anggota TPN Ganjar Mahfud, Direktorat Sengketa Pilpres dan Koordinator Divisi Hukum Bappilu DPP Partai Hanura

0 Comments

PRESIDEN JOKOWI HARUS CUTI JIKA MELAKSANAKAN KAMPAYE DI PILPRES 2024

Opini, Bappilu – Beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa aturan terkait kampanye telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut Presiden, Pasal 299 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk melaksanakan kampanye.

Selain itu, Presiden mengatakan bahwa dalam Pasal 281 UU Pemilu juga diatur mengenai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh presiden dan wakil presiden jika melakukan kampanye.Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan dan menjalani cuti diluar tanggungan negara.

Pernyataan Presiden Jokowi tersebut kemudian menimbulkan polemik di tengah-tengah masa kampanye Pilpres 2024 yang sedang berlangsung saat ini.

Bagi pasangan calon Presiden yang merasa dirugikan dengan keberpihakan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 menolak pernyataan tersebut dengan alasan bahwa Presiden wajib bersikap netral selama proses pemilu dan tidak boleh berpihak kepada salah satu peserta pemilu tertentu.

Namun pada saat yang sama, bagi pasangan calon Presiden yang merasa diuntungkan dengan keberpihakan Presiden Jokowi tersebut, mendukung pernyataan Presiden Jokowi dengan alasan Presiden boleh kampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan dan menjalani cuti diluar tanggungan negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 281 UU Pemilu.

Terlepas dari perbedaan kedua pandangan di atas, jika Presiden Jokowi tetap berkehendak melaksanakan kampanye dalam pilpres 2024 mendatang dengan dasar hukum Pasal 299 UU Pemilu, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena kata “ Hak ” sebagaimana bunyi ketentuaan Pasal 299 UU Pemilu tersebut haruslah dikaitkan juga dengan ketentuan Pasal 301 UU Pemilu yang secara tegas menjelaskan bahwa “ Hak ” melaksanakan kampanye bagi Presiden dan Wakil Presiden hanya berlaku bagi Presiden dan Wakil Presiden yang akan maju sebagai calon Presiden dan Calon Wakil Presiden untuk periode kedua, sementara Presiden Jokowi bukanlah calon Presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU pada pilpres mendatang sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 301 UU Pemilu. Atau dengan kata lain, Presiden Jokowi bukanlah petahana yang akan maju sebagai calon Presiden dalam kontestasi pilpres 2024.

Periodesasi jabatan Presiden Jokowi telah habis dan tidak ada periode ketiga dalam UU Pemilu. Oleh karenanya, Presiden Jokowi tidak punya legal standing atau tidak punya hak untuk melaksanakan kampanye dan wajib netral dalam kedudukannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan pada Pilpres 2024.

Presiden Jokowi hanya dapat melaksanakan kampanye jika secara administrasi mengajukan cuti sebagai Presiden, dengan menerbitkan Keputusan Presiden yang Menugaskan Wakil Presiden Maruf Amin sebagai PLT Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan selama Presiden melaksanakan kampanye. Jika tidak cuti, maka Presiden Jokowi dapat dikualifikasi telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 286 ayat (3) UU Pemilu, yang berpotensi mengakibatkan terjadinya kecurangan yang berdampak pada hasil Pemilihan Pilpres 2024.

Penulis Dr. Teguh Satya Bhakti, SH., MH adalah Koordinator divisi Hukum Bappilu DPP Partai Hanura

0 Comments

AZIS KHAFIA, 1 JUTA SUARA HANURA DILAMPUNG BUKANLAH KENISCAYAAN

Lampung, Bappilu – Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi Lamung Menargetkan 1 juta suara dalam pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD Hanura Lampung Mukty Shoheh, pada saat menggelar Sekolah Politik di Horison Hotel, Lampung, Sabtu 23-24 Januari 2024.

“Hanura Lampung optimis mampu memberikan kontribusi pemenangan 1 juta suara pada pemilu 2024. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga guna memenangkan pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Pasangan Ganjar-Mahfud di Provinsi Lampung,”ujarnya Mukty. (23/1).

kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memberikan arahan teknis kepada para Calon Legilatif dari Partai Hanura. Memberikan strategi yang efektif untuk mendapatkan suara di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing di Lampung.

Hadir pada kesempatan tersebut Dewan Pimpinan Pusat Hanura Serfasius Serbaya Manek (Wakil Ketua DPP Hanura), Luthfi Hermawansyah (BAPPILU), Yusuf (Badan Saksi Nasional), 126 peserta sekolah politik (Caleg se Propinsi Lampung).

Menurut Azis Khafia Direktur Sekolah Politik Hanura yang juga Wakil Ketua Bappilu DPP Partai hanura mengatakan bahwa “Strategi itu perlu namun yang tidak kalah penting adalah motivasi dan mental pemenang dari para caleg untuk tetap optimis bahwa Hanura akan sukses 2024 mendatang dan lolos Parliamentary Threshold (PT 4%)” ujar Azis (23/01).

Motivasi Azis Khafia bukan tanpa alasan tetapi didasari oleh peta kekuatan Hanura Lampung serta potensi Calon Legislatif yang memiliki semangat, motivasi serta antusias peserta Sekolah politik yang memiliki kesadaran dan kesepahaman untuk memenangkan Hanura 2024. Azis Khafia menargetkan satu juta suara lampung bukanlah sebuah keniscyaan, melihat respons dan gerak cepat kader Hanura di lampung.

0 Comments

GANJAR HADIR DI SURABAYA, SERUKAN LAWAN TINDAKAN INTIMIDASI

Surabaya, Bappilu – Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo hadir dalam kampanye di Gedung DBL Arena Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 13 Januari 2024. Ganjar dalam kesempatannya menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mundur, akan terus melawan tindakan premanisme dari oknum aparat.

“Tadi saya mendengar cerita, tidak usah datang pak,” kata Ganjar usai bertemu relawannya dari pensiunan aparatur negara, di gedung DBL Arena Surabaya, Sabtu 13 Januari 2024.

Dihadapan ribuan massa pendukungnya, Ganjar mengutarakan bahwa komposisi tim yang mendukung dan bekerja untuk proses pemenangannya sudah lengkap, ada purnawirawan dari Polri dan TNI dari semua matra. Ada mantan jaksa yang setiap harinya bergelut dengan hukum, dan banyak aparatur negara lainnya, dan semuanya merapat ke paslon nomor 3.

“Beliau-beliau ini punya pengalaman di birokrasi yang cukup panjang di masing-masing bidangnya. Tentu mereka akan tau bagaimana cara mengantisipasi. Dan kami perlu untuk berkolaborasi, sehingga kita melakukan cara-cara yang benar,” kata dia

Hal yang sama diutarakan oleh Yunianto Wahyudi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi Jawa Timur, yang juga pengurus Tim Pemenangan Daerah Ganjar Wilayah Jawa Timur “Kami akan terus mengawal proses demokrasi dengan jujur, dan akan melawan tindakan premanisme yang dilakukan oknum-oknum aparat, karena tentu hal ini tindakan untuk mencoreng nilai demokrasi Indonesia.” Ujar Masteng, Panggilan akrab Yunianto Wahyudi (13/01).

Sriwahyuningsih, S.E, Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Hanura yang juga hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, “saya sampai per hari hari ini 10 baliho hilang dan rusak, entah dilakukan oleh siapa namun tindakan mestinya tidak terjadi oleh sebuah bangsa yang dikenal ramah dan menjunjung persatuan. Sila 3, Persatuan Indonesia mestinya bukan sekedar dihafal namun dipraktekan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.” Ujar Naning panggilan Sriwahyuningsih, (13/01).

Semua tekanan malah membuat semakin kuat baginya melakukan perlawanan, dan kemenangan semakin nyata di depan.

0 Comments

RAYAKAN HUT PARTAI HANURA KE-17 DENGAN MENGGELAR TASYAKUAN DAN TURNAMEN CATUR TINGKAT ANAK.

Tulungagung, Bappilu – Masih dalam merayakan Hari Ulang Tahun Partai Hanura ke-17, Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Tulungagung menggelar Tasyakuran dan Turnamen Catur, di sekretariat DPC Partai Hanura Kabupaten Tulungagung, 30 Desember 2023.

Drs. Abdi Santoso mengatakan bahwa dirinya memberikan perhatian khusus pada perkembangan intelektual anak-anak dengan menggelar turnamen catur tingkat anak. Ratusan anak dari berbagai usia ikut serta dalam kompetisi yang penuh strategi dan kecerdasan ini. Turnamen catur diharapkan dapat menjadi wahana untuk mengembangkan potensi anak-anak dan menumbuhkan minat mereka dalam bidang ilmu catur.

“Kami merasa bangga bisa merayakan Harlah Partai ini bersama dengan seluruh anggota dan masyarakat. Kami percaya bahwa melibatkan anak-anak dalam kegiatan seperti turnamen catur adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi semua pihak dalam menjadikan Harlah Partai kali ini begitu berkesan.” Ujar Abdi.

Acara ini berhasil menciptakan suasana kebersamaan dan kegembiraan, sekaligus menunjukkan komitmen partai dalam mendukung perkembangan masyarakat secara menyeluruh. Semoga perayaan Harlah Partai ini menjadi momentum positif untuk melangkah ke depan dan terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Hal senada yang diutarakan dengan Drs. Prasetyo Bendahara Umum Bappilu DPP Partai Hanura yang juga Calon Anggota Legislatif DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur 6, “Turnamen ini sebagai upaya membina, melatih mental dan kecerdasan generasi muda. Kegiatan positif ini harus didukung agar generasi muda bisa tampil dalam kancah internasional demi mengharumkan nama bangsa, Indonesia unggul.” Pungkas Prasetyo.

0 Comments

GELAR SEKOLAH POLITIK DALAM DERAP MEMENANGKAN PEMILU

Riau, Bappilu – dalam menghadapi pemilu pada 14 Februari 2024, mendatang, Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi Riau mematangkan strategi pemenangannya dengan menggelar Sekolah Politik Hanura dan mengundang Calon Legislatif (caleg) Hanura se-Provinsi Riau di Hotel Prime Park Pekanbaru, Sabtu (16/12/2023). Mereka itu terdiri dari caleg DPR RI, caleg Provinsi Riau, dan caleg dari kabupaten/kota. Hadir dalam kesempatan itu Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Riau dr Agus Widayat, beserta pengurus partai DPD, Ketua DPC kabupaten/kota se-Provinsi Riau, serta perwakilan pengurus DPP Hanura.

Kegiatan dibuka oleh Abdul Azis Khafia, direktur Sekolah Politik Hanura untuk memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh caleg yang hadir. “Kegiatan ini diadakan agar para caleg kami punya strategi lebih bagus lagi dalam memenangkan Pileg 2024 nanti. Ini merupakan agenda partai kami,” kata Agus Widayat.

Dia menambahkan,”Bahwa kemenangan tergantung kita semua, mau berusaha, berdoa dan turun ke masyarakat. In sya Allah menang. Kita harus jumpa dengan masyarakat, harus pakai hati nurani, sesuai partai kita, Hanura”. Terangnya. Disampaikan, Partai Hanura kini mempunyai tagline membangun daerah. Tagline ini bisa disampaikan ke masyarakat secara jelas. Tidak perlu bertele-tele dan banyak janji. Disarankan Agus, tidak usah muluk-muluk menjual program, janjikan masyarakat yang terjangkau saja. ‘’Janjikan untuk kesehatan gratis, janjikan tenaga medis bisa melayani dengan pelayanan prima, karena hari ini masih ada perbedaan si miskin dan si kaya saat berobat”. Pungkasnya .

0 Comments

RAPAT KONSOLIDASI DPD PARTAI HANURA SE PULAU JAWA

Jakarta, Bappilu – Seiring waktu terus berjalan dalam suasana kompetisi Pemilu 2024, Bappilu Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura mengadakan Rapat Konsolidasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Se-Pulau Jawa, Hotel Ibis, Cawang, Jakarta Timur, 9/12/2023.

Rapat konsolidasi ini dipimpin langsung oleh Drs. H. Akhmad Muqowam Ketua Bappilu DPP Partai Hanura mengurai potensi seluruh daerah di pulau Jawa sesuai target hasil Rakornas. Untuk jawa fokus 39 dapil untuk meraih 4.858.669 dari suara 2019 sebesar 861.504. “Untuk itu perlu effort yang lebih progresif dalam mengangkat suara Partai” ujar Muqowam memberikan paparan dalam rapat konsolidasi (9/12).

Akhmad Muqowam mengajak pada peserta untuk lebih objek dalam mnyampaikan potensi riil perolehan sementara hasil kerja kader dan caleg mampu menjadi rencana tindak lanjut yang bisa diajukan pada Ketua Umum Partai Hanura, Dr. (HC) Oesman Sapta.

Akhmad Muqowam berharap agenda hari mampu memberikan rancangan strategis dan praktis sebagai bentuk Upaya meraih suara melebih standarisasi Parliament Threshold 4%.

0 Comments

YENNY WAHID MENGHADIRI DEKLARASI SAPU JAGAD

Jakarta, Bappilu – Yenny Wahid Putri dari Presiden RI ke-4 Abdurahman Wahid alias Gus Dur menghadiri deklarasi Solidaritas Nahdliyin dan alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pendukung Ganjar -Mahfud MD (Sapu Jagad). Yenny Wahid yang merupakan salah satu tokoh Nahdlatul Ulama (NU) berharap mereka bisa melanjutkan perjuangan Gus Dur menciptakan persatuan bangsa diatas kemajemukan suku dan budaya.

Harapan itu disampaikan Yenny saat menghadiri acara deklarasi dukungan Sapu Jagat untuk Ganjar-Mahfud. Acara itu digelar di iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2023). “Saya mewakili banyak identitas hari ini, mulai dari identitas di Tim Pemenangan Nasional (TPN) maupun komunitas keluarga besar Nahdlatul Ulama. Orang-orang NU semuanya gabung di sini (Sapu Jagat),” ujar Yenny (30/11).

“Deklarasi ini tentu untuk menguatkan hati kita, semangat kita, untuk ke depan Indonesia akan dipimpin oleh pemimpin yang mengerti suara hati nurani umat dan pemimpin yang bagi saya pribadi bisa melanjutkan perjuangannya Gus Dur,” sambungnya.

Hal senada diutarakan oleh Akhmad Muqowam Ketua Bappilu DPP Partai Hnaura yang juga turut hadir dalam deklarasi tersebut. “Saya saat ini juga Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Keluarga Alumni Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia atau IKA PPMI, berharap kerja-kerja politik seperti Jaringan Sapu Jagad maupun PMII dapat mengajak masyarakat untuk membuat Pemilu 2024 semakin bermartabat”. Kata Muqowam.

Dia juga berharap potensi konflik pada masa kampanye dapat ditekan sekecil mungkin, masih ada irisan kecil dari alumni PPMI tergabung dalam tim sukses pemenangan Capres lainnya. Konflik horisontal itu tidak perlu terjadi karena politik demokrasi seharusnya lebih dilakukan cara-cara persuasif untuk yang terbaik bagi bangsa Indonesia.

0 Comments

DEKLARASI SAPU JAGAD EKSISTENSI DUKUNGAN NAHDLIYIN UNTUK GANJAR-MAHFUD

Jakarta, Bappilu – Awal kampanye diisi dengan Deklarasi barisan santri Nahdliyin dan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) siap memenangkan Ganjar-Mahfud MD satu putaran dalam satu wadah yang bernama Sapu Jagad atau Solidaritas Nahdliyin dan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pendukung Ganjar-Mahfud MD. Kegiatan deklarasi digelar di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2023), menambah dukungan dari kalangan santri dan jaringan Nahdlatul Ulama (NU) untuk Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud.

Hadir dalam deklarasi ini, Akhmad Muqawam Ketua Bappilu DPP Partai Hanura, Dr. Abdul Azis Khafia, Direktur Sekolah Politik Hanura yang juga Ketua Panitia Deklarasi, Imam Anshori Saleh, Imam Marsudi, Yunus Razak, KH. Abdul Hayyi, Kiai Ronggo, Abdul Wahid, hingga Yenny Wahid, putri dari almarhum Gus Dur yang juga perwakilan dari Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud.

Ketua Sapujagad, Abdul Wahid mangatakan, “Kami memiliki jaringan di seluruh Indonesia dan kami sudah mulai melakukan aktivasi-aktivasi,” ujar Wahid dalam keterangannya, Jumat (01/12).

Menurut Dr. Abdul Azis Khafia menegaskan gerakan ini memiliki tujuan untuk siap membantu memenangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 dan bakal turun langsung ke masyarakat di akar rumput.

“Kegiatan ini sangat penting, massa nahdliyin harus memahami betul visi-misi dari ketiga capres-cawapres, untuk itu perlu jaringan komunikasi dengan alumni PMII seluruh Indonesia, juga para nahdliyin tingkat akar rumput.”tuturnya.

Komunikasi dalam hal untuk mengangkat kesejahteraan wong cilik, guru ngaji, serta pondok pesantren agar mendapatkan perhatian pemerintah selanjutnya.

0 Comments

Tag Archives: Politik Indonesia