Search for:
Resensi Buku: Membangun Politik Ber-Etika Merawat Demokrasi Bermakna oleh Dr. Yosminaldi, SH. MM

Identitas Buku:

  • Judul: Membangun Politik Ber-Etika, Merawat Demokrasi Bermakna
  • Penulis: Dr. Yosminaldi, SH. MM (Bang Yos)
  • Penerbit: Diva Pustaka
  • Tahun Terbit: Mei 2024
  • Jumlah Halaman: 281 hal
  • ISBN: 978-623-8619-05-4

Gambaran Umum:

Buku “Membangun Politik Ber-Etika Merawat Demokrasi Bermakna” merupakan karya kedua    Dr. Yosminaldi, SH.MM, atau yang lebih akrab disapa Bang Yos. Buku ini merupakan kumpulan artikel yang disusun dengan cermat oleh penulis, yang mencerminkan keprihatinannya terhadap berbagai persoalan kebangsaan, khususnya dalam konteks demokrasi di Indonesia.

Melalui tulisannya, Bang Yos berusaha mengajak pembaca untuk melihat lebih dalam bagaimana etika dan moralitas seharusnya menjadi landasan dalam praktik politik yang saat ini banyak diwarnai oleh kepentingan praktis dan perebutan kekuasaan yang kerap mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan budaya.

Beberapa Tokoh memberikan pandangan terhadap Buku ini, berikut kutipan yang menarik kami sampaikan, yaitu:

Prof. Dr. Bomer Pasaribu,.SE,.SH,.MS.

(Mantan Menaker, Mantan Duta Besar RI, Guru Besar IPB University & Univ. Krisnadwipayana Jakarta)

“Beliaupun menggaris-bawahi tentang warisan kita generasi tua untuk menjadi teladan kepada generasi penerus cita-cita bangsa, agar keledai tak terantuk dua kali.”

Prof. Dr. Mahmuddin Yasin,.MBA.

(Mantan Wakil Menteri BUMN, Guru Besar Univ. Negeri Jakarta)

“Rene Descartes, Cogito Ergo Sum, I Think, Therefore I am, Aku Berpikir Maka Aku Ada.”

Prof. Dr. Bachtiar Aly, MA.

(Mantan Duta Besar RI, Mantan Penasihat Ahli Kapolri, Guru Besar Ilmu Komunikasi Univ. Indonesia)

“Kekuatan tulisan ini mengacu pada realita yang disampaikan secara lugas dan jujur. Penulis menggugah kita untuk melakukan introspeksi. Koreksi diri janganlah mudah menyalahkan orang lain. Ia memotret dengan kritis dan membumi.”

Tujuan Penulisan:

Dr. Yosminaldi menulis buku ini dengan tujuan untuk memberikan refleksi kritis terhadap kondisi politik dan demokrasi di Indonesia. Ia menyoroti bagaimana hukum sering kali dimanipulasi untuk kepentingan politik praktis, menciptakan ketidakadilan dan mengarah pada tirani. Buku ini berusaha menawarkan pandangan bahwa perubahan substantif harus dimulai dari penguatan nilai-nilai etika, moralitas, dan adab dalam politik.

Penulis berkeinginan membangkitkan kesadaran bahwa demokrasi yang bermakna harus berlandaskan pada etika yang kuat, menghormati norma, adat, dan tata krama yang telah menjadi bagian dari warisan budaya nusantara.

Isi dan Struktur Buku:

Buku ini terdiri dari beberapa bagian yang masing-masing memuat kumpulan artikel dengan tema yang saling berkaitan. Setiap artikel menawarkan analisis mendalam dan refleksi kritis tentang kondisi politik, hukum, dan sosial di Indonesia.

Dr. Yosminaldi menyoroti berbagai kasus dan fenomena yang menunjukkan betapa pentingnya nilai-nilai etika dalam menjalankan demokrasi yang sehat dan bermakna.

Beberapa topik yang dibahas antara lain:

  • Manipulasi hukum, undang-undang untuk kepentingan politik seperti,
    • Kasus Johny Plate: Penegakan Hukum atau Intervensi Hukum, Hal 6.
    • Menunggu Putusan MK: Pemilu Proporsional Terbuka atau Tertutup, Hal 10.
    • Al Zaytun Tak Tersentuh, Ada Apa?, Hal 30.
    • Heboh 27M, Kredibilitas Kabinet &Pemberantasan Korupsi, Hal, 74.
    • Gaji ASN/TNI/Polri 2024 Naik 8%,
    • Bagaimana dengan Kenaikan UMK 2024?, Hal 140.
    • Tolak Gugatan Uji Formil  UU Ciptaker, MK Tak Konsisten?, Hal 162.
  • Krisis moralitas dan etika dalam politik seperti,
    • Bamsoet Pamer Mobil Mewah di Acara Kenegaraan HUT RI Ke 78: Tak Punya Empati, Hal 117.
    • Duet Anies-Muhaimin: Manuver atau Pelanggaran Etika Politik?, Hal 130.
    • Tragedi Rempang & Empati Para Pemimpin Kita, Hal 140.
    • Tantangan Demokrasi Indonesia: Politik Dinasti, Nepotisme Dan Demoralisasi, Hal 165.
  • Pentingnya adab dan tata krama dalam menjaga keberadaban politik seperti,
    • Penacalonan Gibran Sebagai Cawapres: Membangun Dinasti, Merusak Demokrasi?, Hal 187
    • Wajah Praktik Politik Kita: Antara Demokrasi, Kompetensi & Dinasti, Hal 177.
    • Hingar Bingar Politik Indonesia: Manipulasi, Koalisi & Konsitensi, Hal 277.
  • Refleksi terhadap norma-norma sosial dan budaya yang terabaikan dalam politik modern, seperti,
    • Hidup Ini Sekali, Setelah Itu Mati, Hal 168.
    • Menyonsong Masa Kampanye Pemilu & Pilpres 2024: Antara Janji Gombal Vs Gagasan Rasional, Hal 204.
    • Pramatisme Politik Kita: Idealisme Tergadaikan, Etika Terabaikan, Hal 225.

Penulis juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi, dengan menegakkan etika dalam menyampaikan pendapat dan gagasan. Buku ini diakhiri dengan sebuah ajakan untuk berdialog secara konstruktif, menghormati perbedaan pendapat sebagai bagian dari proses dialektika yang esensial dalam demokrasi.

Analisis dan Penilaian:

Dr. Yosminaldi berhasil menyusun sebuah karya yang tidak hanya memberikan kritik tetapi juga menawarkan solusi berbasis nilai-nilai etika dan moral. Buku ini sangat relevan dengan kondisi politik saat ini, di mana sering kali kepentingan pribadi dan kelompok mengalahkan kepentingan bersama dan nilai-nilai kemanusiaan.

Kekuatan utama buku ini terletak pada pendekatannya yang holistik dan reflektif, mengajak pembaca untuk tidak hanya memahami masalah politik dari perspektif hukum dan kekuasaan, tetapi juga dari sudut pandang moral dan budaya.

Gaya bahasa yang digunakan oleh penulis cukup lugas dan mudah dipahami, sehingga menjadikan buku ini bisa dinikmati oleh berbagai kalangan, baik akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum yang peduli terhadap masa depan demokrasi Indonesia.

Namun, buku ini juga mungkin menimbulkan kontroversi bagi sebagian pembaca yang memiliki pandangan berbeda tentang bagaimana politik seharusnya dijalankan. Dr. Yosminaldi menyadari hal ini dan menganggapnya sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat, asalkan perbedaan pendapat disampaikan dengan cara yang etis dan bermartabat.

Kesimpulan:

Membangun Politik Ber-Etika Merawat Demokrasi Bermakna adalah buku yang penting untuk dibaca oleh siapa saja yang peduli terhadap masa depan politik dan demokrasi di Indonesia. Dengan menyajikan pandangan kritis dan solusi yang berlandaskan pada etika dan moralitas, Dr. Yosminaldi mengajak kita semua untuk merenung dan bertindak demi terciptanya demokrasi yang lebih baik dan bermakna.

Buku ini tidak hanya sekadar memberikan kritik terhadap kondisi politik saat ini, tetapi juga menawarkan refleksi yang mendalam dan solusi berbasis nilai-nilai yang seharusnya menjadi dasar dari setiap tindakan politik. Membaca buku ini akan membuka wawasan dan menginspirasi pembaca untuk berkontribusi dalam menciptakan perubahan yang positif dalam masyarakat.

Jakarta, 22 Juni 2024

Tejo Lumaksono Adi, SE.

(Peresensi sedang menempuh Pendidikan Ilmu Hukum di salah satu perguruan tinggi swasta. Peminat Literasi dan Staff Media dan Infokom Bappilu DPP Partai Hanura)

0 Comments
MANDULNYA PENGAWASAN DPR TERHADAPTINDAKAN POLITIS PRESIDEN DI PILPRES 2024

Opini, Bappilu – Akhir-ahir ini sejumlah civitas akademika dari berbagai kampus di Indonesia yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni bergerak dan menggelar pernyataan sikap terhadap berbagai penyimpangan kekuasaan di era pemerintahan Presiden Jokowi. Titik pandang (stand point) dari gerakan tersebut terpusat pada sikap, itikad dan tindakan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 yang terkesan berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu.

Pertanyaan yang ditimbul di hati publik adalah mengapa fenomena itu sampai terjadi? Kemana wakil-wakil rakyat yang berada di DPR saat ini? Mengapa para Anggota DPR dan DPR secara kelembagaan tidak menggunakan kewenangan pengawasannya, dan bahkan terkesan diam melihat penyimpangan kekuasaan yang terjadi?

Jika ditinjau dari perspektif pola hubungan antara eksekutif dan legislatif, kondisi diamnya DPR saat ini, menunjukkan adanya hubungan yang tidak seimbang antara Presiden dan DPR, dimana Presiden lebih dominan jika dibandingkan dengan DPR dalam sistem penyelenggaran pemerintahan negara.

Sebagaimana kita ketahui, pola hubungan Presiden dan DPR terbagi menjadi dua bagian, yaitu dalam hubungan kewibawaan yang formal (de formele gezagsverhouding) dan dalam hubungan riil politik.

hubungan kewibawaan yang formal antara Presiden dan DPR setelah Perubahan UUD 1945, terjadi dalam tiga bidang yaitu; bidang legislasi, bidang anggaran dan bidang pengawasan.

Fungsi DPR yang paling penting dan utama adalah pengawasan (kontrol) terhadap Presiden dalam melaksanakan Undang-Undang dan dalam menjalankan APBN yang telah dibuat dan disetujui bersama antara Presiden dan DPR. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan ini, DPR diberikan hak seperti Hak Bertanya, Hak Interpelasi, Hak Angket, serta Mosi di sistem parlementer.

Fungsi pengawasan oleh DPR merupakan mandat kekuasaan dari rakyat kepada wakil-wakilnya di badan legislatif, oleh karenanya hak-hak yang diberikan kepada DPR maupun kepada anggota-anggota DPR merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan karena mengandung suruhan (opdracht), termasuk juga pengawasan terhadap tindakan-tindakan politis Presiden Jokowi di Pilpres 2024.

Pasal 9 Ayat (1) UUD 1945 Perubahan Kedua, mengatur tentang Sumpah Presiden sebelum memegang jabatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, ruang lingkup tindakan-tindakan Presiden yang dapat diawasi/dikontrol oleh DPR adalah mencakup, tindakan konstitusional Presiden dan tindakan politis Presiden.

Lingkup pengawasan DPR terhadap tindakan konstitusional Presiden mencakup tindakan-tindakan Presiden untuk memenuhi kewajiban Presiden dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan undang-undang dan peraturannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 UUD 1945. hal ini hanya mencakup tindakan konstitusional dalam arti sempit.

Sedangkan lingkup pengawasan DPR terhadap tindakan politik Presiden mencakup; sikap, itikad baik, dan tindakan Presiden untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan dan atau partainya serta memperhatikan dengan sungguh-sungguh suara DPR

Pertanyaan yang timbul dari penjelasan di atas ialah kemana suara DPR beserta anggota-anggotanya, tatkala penyimpangan kekuasaan yang merusak demokrasi Indonesia semakin terlihat nyata? Apakah sedang sibuk berkampanye mempertahankan kursinya? Mengapa harus kampus-kampus yang bergerak dan berteriak untuk mengawasi sekaligus menegur tindakan-tindakan politis Presiden Jokowi di Pilpres 2024 ini, yang dianggap lebih mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan di atas kepentingan bangsa dan negara.

ditulis oleh Dr. Teguh Satya Bhakti, SH.,MH, Anggota TPN Ganjar Mahfud, Direktorat Sengketa Pilpres dan Koordinator Divisi Hukum Bappilu DPP Partai Hanura

0 Comments
PRESIDEN JOKOWI HARUS CUTI JIKA MELAKSANAKAN KAMPAYE DI PILPRES 2024

Opini, Bappilu – Beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa aturan terkait kampanye telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut Presiden, Pasal 299 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk melaksanakan kampanye.

Selain itu, Presiden mengatakan bahwa dalam Pasal 281 UU Pemilu juga diatur mengenai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh presiden dan wakil presiden jika melakukan kampanye.Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan dan menjalani cuti diluar tanggungan negara.

Pernyataan Presiden Jokowi tersebut kemudian menimbulkan polemik di tengah-tengah masa kampanye Pilpres 2024 yang sedang berlangsung saat ini.

Bagi pasangan calon Presiden yang merasa dirugikan dengan keberpihakan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 menolak pernyataan tersebut dengan alasan bahwa Presiden wajib bersikap netral selama proses pemilu dan tidak boleh berpihak kepada salah satu peserta pemilu tertentu.

Namun pada saat yang sama, bagi pasangan calon Presiden yang merasa diuntungkan dengan keberpihakan Presiden Jokowi tersebut, mendukung pernyataan Presiden Jokowi dengan alasan Presiden boleh kampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan dan menjalani cuti diluar tanggungan negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 281 UU Pemilu.

Terlepas dari perbedaan kedua pandangan di atas, jika Presiden Jokowi tetap berkehendak melaksanakan kampanye dalam pilpres 2024 mendatang dengan dasar hukum Pasal 299 UU Pemilu, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena kata “ Hak ” sebagaimana bunyi ketentuaan Pasal 299 UU Pemilu tersebut haruslah dikaitkan juga dengan ketentuan Pasal 301 UU Pemilu yang secara tegas menjelaskan bahwa “ Hak ” melaksanakan kampanye bagi Presiden dan Wakil Presiden hanya berlaku bagi Presiden dan Wakil Presiden yang akan maju sebagai calon Presiden dan Calon Wakil Presiden untuk periode kedua, sementara Presiden Jokowi bukanlah calon Presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU pada pilpres mendatang sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 301 UU Pemilu. Atau dengan kata lain, Presiden Jokowi bukanlah petahana yang akan maju sebagai calon Presiden dalam kontestasi pilpres 2024.

Periodesasi jabatan Presiden Jokowi telah habis dan tidak ada periode ketiga dalam UU Pemilu. Oleh karenanya, Presiden Jokowi tidak punya legal standing atau tidak punya hak untuk melaksanakan kampanye dan wajib netral dalam kedudukannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan pada Pilpres 2024.

Presiden Jokowi hanya dapat melaksanakan kampanye jika secara administrasi mengajukan cuti sebagai Presiden, dengan menerbitkan Keputusan Presiden yang Menugaskan Wakil Presiden Maruf Amin sebagai PLT Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan selama Presiden melaksanakan kampanye. Jika tidak cuti, maka Presiden Jokowi dapat dikualifikasi telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 286 ayat (3) UU Pemilu, yang berpotensi mengakibatkan terjadinya kecurangan yang berdampak pada hasil Pemilihan Pilpres 2024.

Penulis Dr. Teguh Satya Bhakti, SH., MH adalah Koordinator divisi Hukum Bappilu DPP Partai Hanura

0 Comments
AZIS KHAFIA, 1 JUTA SUARA HANURA DILAMPUNG BUKANLAH KENISCAYAAN

Lampung, Bappilu – Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi Lamung Menargetkan 1 juta suara dalam pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD Hanura Lampung Mukty Shoheh, pada saat menggelar Sekolah Politik di Horison Hotel, Lampung, Sabtu 23-24 Januari 2024.

“Hanura Lampung optimis mampu memberikan kontribusi pemenangan 1 juta suara pada pemilu 2024. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga guna memenangkan pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Pasangan Ganjar-Mahfud di Provinsi Lampung,”ujarnya Mukty. (23/1).

kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memberikan arahan teknis kepada para Calon Legilatif dari Partai Hanura. Memberikan strategi yang efektif untuk mendapatkan suara di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing di Lampung.

Hadir pada kesempatan tersebut Dewan Pimpinan Pusat Hanura Serfasius Serbaya Manek (Wakil Ketua DPP Hanura), Luthfi Hermawansyah (BAPPILU), Yusuf (Badan Saksi Nasional), 126 peserta  sekolah politik (Caleg se Propinsi Lampung).

Menurut Azis Khafia Direktur Sekolah Politik Hanura yang juga Wakil Ketua Bappilu DPP Partai hanura mengatakan bahwa “Strategi itu perlu namun yang tidak kalah penting adalah motivasi dan mental pemenang dari para caleg untuk tetap optimis bahwa Hanura akan sukses 2024 mendatang dan lolos Parliamentary Threshold (PT 4%)” ujar Azis (23/01).

Motivasi Azis Khafia bukan tanpa alasan tetapi didasari oleh peta kekuatan Hanura Lampung serta potensi Calon Legislatif  yang memiliki semangat, motivasi serta antusias peserta Sekolah politik yang memiliki kesadaran dan kesepahaman untuk memenangkan Hanura 2024. Azis Khafia menargetkan satu juta suara lampung bukanlah sebuah keniscyaan, melihat respons dan gerak cepat kader Hanura di lampung.

0 Comments
RELAWAN GANJAR DIINTIMIDASI, LAWAN!!!

Surabaya-Bappilu, Ganjar Pranowo bertemu relawan di Gedung Internatio, Surabaya. Kedatangan kali ini ke Surabaya untuk bercerita dan menegaskan bahwa selama dirinya berkeliling di beberapa tempat dalam rangka berkampanye banyak menjumpai relawannya mengeluh diintimidasi agar tidak mendukung paslon 03 Ganjar-Mahfud.

“Saya berkeliling Indonesia bertemu relawan untuk tahu dan mendengarkan situasi apa saja yang terjadi. Sudah masuk ke kami (laporan) ojok kenceng-kenceng. Model intimidasi ecek-ecek ini harus kita lawan,” kata Ganjar, Sabtu (13/1/2024).

Namun Ganjar yakin bahwa relawan Jawa Timur, pasti punya nyali besar untuk melawan. “Kawan-kawan Jawa Timur, khususnya Surabaya pasti nyalinya turah-turah (sisa-sisa) kalau seperti itu,” tambahnya.

Ganjar juga bercerita ada pihak yang mendukung dia. Awalnya sudah gerak cepat memenangkan paslon 03, namun tiba-tiba hilang tanpa suara. Ganjar meminta relawan tidak gentar mendapat intimidasi. Ia mempersilakan relawan atau pendukung yang mendapat intimidasi untuk melapor ke tim pemenangan Ganjar-Mahdud.

“Dari TPN dan TPD mempersiapkan tim di mana bapak ibu dapat tekanan-tekanan sampaikan ke kita, kami akan urus itu,” tegasnya.

Mantan Gubernur Jateng ini menyebut banyaknya intimidasi ke relawannya menunjukkan adanya pihak yang khawatir dengan kekuatan Ganjar-Mahfud.

“Kalau mereka menekan, kami juga akan melawan dengan cara yang benar, maka pasukan kami siapkan, kita solidkan, kekuatan dengan masyarakat kita rapikan, kami akan berangkat bersama-sama untuk menuju kemenangan,” tandasnya.

0 Comments
GELAR SEKOLAH POLITIK DALAM DERAP MEMENANGKAN PEMILU

Riau, Bappilu – dalam menghadapi pemilu pada 14 Februari 2024, mendatang, Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi Riau mematangkan strategi pemenangannya dengan menggelar Sekolah Politik Hanura dan mengundang Calon Legislatif (caleg) Hanura se-Provinsi Riau di Hotel Prime Park Pekanbaru, Sabtu (16/12/2023). Mereka itu terdiri dari caleg DPR RI, caleg Provinsi Riau, dan caleg dari kabupaten/kota. Hadir dalam kesempatan itu Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Riau dr Agus Widayat, beserta pengurus partai DPD, Ketua DPC kabupaten/kota se-Provinsi Riau, serta perwakilan pengurus DPP Hanura.

Kegiatan dibuka oleh Abdul Azis Khafia, direktur Sekolah Politik Hanura untuk memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh caleg yang hadir. “Kegiatan ini diadakan agar para caleg kami punya strategi lebih bagus lagi dalam memenangkan Pileg 2024 nanti. Ini merupakan agenda partai kami,” kata Agus Widayat.

Dia menambahkan,”Bahwa kemenangan tergantung kita semua, mau berusaha, berdoa dan turun ke masyarakat. In sya Allah menang. Kita harus jumpa dengan masyarakat, harus pakai hati nurani, sesuai partai kita, Hanura”. Terangnya. Disampaikan, Partai Hanura kini mempunyai tagline membangun daerah. Tagline ini bisa disampaikan ke masyarakat secara jelas. Tidak perlu bertele-tele dan banyak janji. Disarankan Agus, tidak usah muluk-muluk menjual program, janjikan masyarakat yang terjangkau saja. ‘’Janjikan untuk kesehatan gratis, janjikan tenaga medis bisa melayani dengan pelayanan prima, karena hari ini masih ada perbedaan si miskin dan si kaya saat berobat”. Pungkasnya .

0 Comments
RAPAT KONSOLIDASI DPD PARTAI HANURA SE PULAU JAWA

Jakarta, Bappilu – Seiring waktu terus berjalan dalam suasana kompetisi Pemilu 2024, Bappilu Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura mengadakan Rapat Konsolidasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Se-Pulau Jawa, Hotel Ibis, Cawang, Jakarta Timur, 9/12/2023.

Rapat konsolidasi ini dipimpin langsung oleh Drs. H. Akhmad Muqowam Ketua Bappilu DPP Partai Hanura mengurai potensi seluruh daerah di pulau Jawa sesuai target hasil Rakornas. Untuk jawa fokus 39 dapil untuk meraih 4.858.669 dari suara 2019 sebesar 861.504. “Untuk itu perlu effort yang lebih progresif dalam mengangkat suara Partai” ujar Muqowam memberikan paparan dalam rapat konsolidasi (9/12).

Akhmad Muqowam mengajak pada peserta untuk lebih objek dalam mnyampaikan potensi riil perolehan sementara hasil kerja kader dan caleg mampu menjadi rencana tindak lanjut yang bisa diajukan pada Ketua Umum Partai Hanura, Dr. (HC) Oesman Sapta.

Akhmad Muqowam berharap agenda hari mampu memberikan rancangan strategis dan praktis sebagai bentuk Upaya meraih suara melebih standarisasi Parliament Threshold 4%.

0 Comments
YENNY WAHID MENGHADIRI DEKLARASI SAPU JAGAD

Jakarta, Bappilu – Yenny Wahid Putri dari Presiden RI ke-4 Abdurahman Wahid alias Gus Dur menghadiri deklarasi Solidaritas Nahdliyin dan alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pendukung Ganjar -Mahfud MD (Sapu Jagad). Yenny Wahid yang merupakan salah satu tokoh Nahdlatul Ulama (NU) berharap mereka bisa melanjutkan perjuangan Gus Dur menciptakan persatuan bangsa diatas kemajemukan suku dan budaya.

Harapan itu disampaikan Yenny saat menghadiri acara deklarasi dukungan Sapu Jagat untuk Ganjar-Mahfud. Acara itu digelar di iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2023). “Saya mewakili banyak identitas hari ini, mulai dari identitas di Tim Pemenangan Nasional (TPN) maupun komunitas keluarga besar Nahdlatul Ulama. Orang-orang NU semuanya gabung di sini (Sapu Jagat),” ujar Yenny (30/11).

“Deklarasi ini tentu untuk menguatkan hati kita, semangat kita, untuk ke depan Indonesia akan dipimpin oleh pemimpin yang mengerti suara hati nurani umat dan pemimpin yang bagi saya pribadi bisa melanjutkan perjuangannya Gus Dur,” sambungnya.

Hal senada diutarakan oleh Akhmad Muqowam Ketua Bappilu DPP Partai Hnaura yang juga turut hadir dalam deklarasi tersebut. “Saya saat ini juga Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Keluarga Alumni Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia atau IKA PPMI, berharap kerja-kerja politik seperti Jaringan Sapu Jagad maupun PMII dapat mengajak masyarakat untuk membuat Pemilu 2024 semakin bermartabat”. Kata Muqowam.

Dia juga berharap potensi konflik pada masa kampanye dapat ditekan sekecil mungkin, masih ada irisan kecil dari alumni PPMI tergabung dalam tim sukses pemenangan Capres lainnya. Konflik horisontal itu tidak perlu terjadi karena politik demokrasi seharusnya lebih dilakukan cara-cara persuasif untuk yang terbaik bagi bangsa Indonesia.

0 Comments
DEKLARASI SAPU JAGAD EKSISTENSI DUKUNGAN NAHDLIYIN UNTUK GANJAR-MAHFUD

Jakarta, Bappilu – Awal kampanye diisi dengan Deklarasi barisan santri Nahdliyin dan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) siap memenangkan Ganjar-Mahfud MD satu putaran dalam satu wadah yang bernama Sapu Jagad atau Solidaritas Nahdliyin dan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pendukung Ganjar-Mahfud MD. Kegiatan deklarasi digelar di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2023), menambah dukungan dari kalangan santri dan jaringan Nahdlatul Ulama (NU) untuk Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud.

Hadir dalam deklarasi ini, Akhmad Muqawam Ketua Bappilu DPP Partai Hanura, Dr. Abdul Azis Khafia, Direktur Sekolah Politik Hanura yang juga Ketua Panitia Deklarasi, Imam Anshori Saleh, Imam Marsudi, Yunus Razak, KH. Abdul Hayyi, Kiai Ronggo, Abdul Wahid, hingga Yenny Wahid, putri dari almarhum Gus Dur yang juga perwakilan dari Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud.

Ketua Sapujagad, Abdul Wahid mangatakan, “Kami memiliki jaringan di seluruh Indonesia dan kami sudah mulai melakukan aktivasi-aktivasi,” ujar Wahid dalam keterangannya, Jumat (01/12).

Menurut Dr. Abdul Azis Khafia menegaskan gerakan ini memiliki tujuan untuk siap membantu memenangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 dan bakal turun langsung ke masyarakat di akar rumput.

“Kegiatan ini sangat penting, massa nahdliyin harus memahami betul visi-misi dari ketiga capres-cawapres, untuk itu perlu jaringan komunikasi dengan alumni PMII seluruh Indonesia, juga para nahdliyin tingkat akar rumput.”tuturnya.

Komunikasi dalam hal untuk mengangkat kesejahteraan wong cilik, guru ngaji, serta pondok pesantren agar mendapatkan perhatian pemerintah selanjutnya.

0 Comments
DALAM DUKA HANURA DITENGAH BADAI PEMILU 2024

Jakarta, Bappilu – Tulisan berita ini mungkin akan mengejutkan banyak korang, kader dan simpatisan Partai Hanura dan Pemuda Pancasila, sosok penting dan berharga bagi kami telah memenuhi panggilan Ilahi, mendahului kami semua.

Tepat, 30 November 2023, di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat, Bapak Kodrat Shah Bin H. Gulrang Shah Al Hafiz meninggal dunia tepat di usia 62 tahun. Almarhum dikenal sebagai figur yang berperan penting dalam kebijakan dan arah partai, memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun visi dan misi partai.

Kematian Almarhum Kodrat Shah membawa duka yang mendalam yang dirasakan oleh anggota partai dan simpatisan, karena beliau dikenal sebagai pemimpin yang berdedikasi dan penuh semangat.

“Alamarhum adalah teman, sahabat dan kawan perjuangan. Mimpinya tentang masa depan Indonesia begitu indah, loyalitas dan dedikasi yang terbaik selalu diberikan untuk partai, untuk Indonesia”. Kenang Akhmad Muqowam Ketua Bappilu DPP Partai Hanura (30/11) saat berada di RS Abdi Waluyo Menteng, tempat almarhum dirawat karena sakitnya.

“Mari kita kenang almarhum dengan memberikan yang terbaik, karena larut dalam duka tidak menjadikan almarhum senang, namun mewujudkan cita-cita dan keinginan partai adalah hal terbaik. Kita teruskan perjuangan almarhum”. Tutup muqowam.

Kenangan akan dedikasi dan kontribusi Almarhum akan terus dikenang oleh banyak orang sebagai bagian integral dari sejarah partai, politik lokal dan nasional, meneruskan perjuangan dan mewujudkan cita-cita bersama-sama.

0 Comments
Copyright © 2025 HANURA | By YSF